.webp)
Provinsi Riau menjadi peringkat kedua daerah dengan jumlah pekerja paling banyak terdampak PHK sepanjang Januari-Februari 2025. Lalu apa langkah Pemerintah saat ini?
Kepala Disnakertrans Provinsi Riau, Bobby Rahmat mencatat lebih dari 3 ribu pekerja diberhentikan kerja selama 2 bulan terakhir. Seluruhnya merupakan pekerja PT Pulau Sambu Guntung dan RSUP di Pulau Burung yang merupakan bagian dari Sambu Group.
"Memang di PT Sambu Group ini persoalan karena produksi (kelapa) yang menurun. Kemarin kita sudah jumpa perusahaan menanyakan yang 3.128 orang itu," katanya, Selasa (8/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PHK dilakukan dalam periode waktu hingga Februari 2025. Namun, informasi terakhir sejumlah pekerja akan dipekerjakan lagi di perusahaan kelapa yang beroperasi di Inhil.
"Mereka sudah mulai seleksi ulang kembali untuk menggunakan jasa mereka. Artinya ini tergantung produksi perusahaan terhadap buah kelapa yang masuk itu. Memang terbesar (di PHK) dari Sambu itu," kata Bobby.
Pemerintah optimis kondisi yang membuat ribuan pekerja terdampak bisa lebih baik. Meskipun saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan skema melalui program padat karya.
"Kita berharap kondisi ini bisa membaik dan kegiatan pelatihan, padat karya juga bisa kita lakukan. Tapi karena kondisi di Pulau Burung dan PT Sambu ini mereka sudah lama, kita berharap bisa dipekerjakan lagi mereka atau cari kerjaan lain," kata Bobby.
Pemprov Riau sendiri sudah berkoordinasi dengan Pemkab Indragiri Hilir. Salah satunya memastikan tidak ada lagi pekerja di PHK.
"Kita sudah koordinasi sama Disnaker Inhil, sejak Maret-April ini belum ada PHK. Angka 3.128 itu data Januari-Februari itu data dari Inhil memang di Sambu Group ini saja, tidak ada dari perusahaan lain," kata Bobby.
(ras/dhm)
