7 Fakta Terkini Ucapan Wawalkot Medan Aulia soal Waspadai Non Pribumi

Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman memberikan pernyataan untuk mewaspadai non pribumi. Pernyataan Aulia itu pun menuai kritikan dari partai politik dan akademisi, hingga berujung dipanggil Mahkamah Kehormatan (MK) Gerindra.

Berikut 7 Fakta Terkini soal Ucapan Aulia

1. Berdasarkan Analisa

Menurut informasi yang diterima detikSumut, Aulia menyampaikan analisa itu saat kegiatan buka bersama dengan tokoh-tokoh yang berasal dari Kabupaten Asahan di Kota Medan, Minggu (9/4/2023). Saat itu Aulia awalnya bercerita soal tata kelola keuangan daerah, kemudian dia mengatakan saat ini ada era pemusnahan peradaban.

"Saya lihat saat ini, kita sudah masuk dalam era pemusnahan peradaban, pemusnahan peradaban ini jangan main-main kita anggap," kata Aulia Rachman.

Aulia menyebutkan, dia mempunyai analisa jika 20 tahun lagi, Kota Medan akan dipimpin oleh orang non pribumi. Hal itu dapat terjadi jika tidak ada gebrakan untuk mengantisipasi hal tersebut.

"Saya punya analisa, Medan ini 20 tahun yang akan datang kalau kita tidak menciptakan satu gebrakan baru, akan dikuasai oleh non pribumi untuk menjadi Wali Kota Medan, kita bisa lihat, ini yang saya analisa," sebutnya.

Dia menjelaskan bahwa analisa itu muncul karena Kota Medan merupakan kota yang multietnis. Saat ini menurut Aulia, tiga unsur pemusnahan peradaban tersebut sudah berjalan, yakni unsur keluarga, unsur pendidikan dan unsur tokoh.

Dari unsur tokoh, menurut Aulia tokoh yang pintar dan ingin melakukan perubahan saat ini mulai dibungkam. Sedangkan dari unsur pendidikan warga pribumi yang ekonominya menengah ke bawah tidak akan mendapatkan pendidikan yang baik dan akan tersingkir dan dari unsur keluarga, orang tua disibukkan untuk bekerja mencari nafkah sehingga anak dititipkan ke sekolah dan tidak mendapat pendidikan yang baik dan pada akhirnya mengalami krisis moral.

Kemudian Aulia menuturkan jika tugas mereka sebagai Pemerintah Kota Medan adalah menghambat laju pemusnahan peradaban tersebut. Ia kembali menegaskan agar semua harus hati-hati.

2. Pernyataan Wawalkot Medan Dikritik PDIP

Saat dihubungi, Wakil Ketua PDIP Sumut, Aswan Jaya mengaku sudah mengetahui pernyataan Aulia Rachman terkait pelabelan pribumi dan non pribumi itu. Aswan mengkritik pernyataan Aulia itu dan merasa aneh narasi itu muncul dari kepala daerah.

"Itu pernyataan aneh saja disampaikan oleh kepala daerah," kaya Aswan Jaya kepada detikSumut, Rabu (12/4/2023).

Aswan menegaskan apapun alasannya, penggunaan kata itu merupakan tindakan diskriminatif. Yang menonjolkan seolah-olah Medan hanya rumah bagi sebagian kelompok, padahal Medan merupakan kota yang heterogen.

"Apapun alasannya apapun tujuannya, penggunaan kata pribumi itu merupakan diskriminatif, seolah-olah Kota Medan hanya dimiliki oleh satu golongan saja, padahal Medan kan kota yang heterogen, banyak suku, agama, keturunan yang ada di Kota Medan," ujarnya.

3. Gerindra Ikut Kecam Pernyataan Wawalkot Medan

Sekretaris Gerindra Sumut, Sugiat Santoso mengatakan bagi Gerindra setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh dibeda-bedakan.

"Ya bagi Partai Gerindra bahwa setiap warga negara yang sudah memiliki kewarganegaraan secara formal, tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan suku, agama, ras ataupun golongan," katanya kepada detikSumut, Rabu (12/4/2023).

Dia menilai dikotomi atau pembagian berdasarkan pribumi dan non pribumi tidak lah relevan. Sugiat menyebutkan secara kepartaian, Gerindra mengecam adanya pejabat negara yang masih melakukan pengkotak-kotakan seperti.

"Oleh karena itu dikotomi antara pribumi dan non pribumi tidak relevan lagi, selama dia sudah menjadi warga negara Republik Indonesia, makanya kita mengecam pejabat negara yang masih mengotomikan persoalan itu," sebutnya.

4. Akademisi Nilai Wawalkot Medan Kapitalisasi Kemiskinan

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Faisal Riza. Ia menilai diksi yang dikeluarkan oleh Aulia itu merupakan diksi sentimentil dan tidak patut diucapkan oleh pejabat publik.

"Diksi yang dikembangkan Wawalkot itu diksi usang, dan sentimentil, tidak layak dikeluarkan pejabat publik," kata Faisal Riza kepada detikSumut, Rabu (12/4/2023).

Faisal menilai Aulia Rachman menggunakan diksi itu untuk meraup popularitas dan mendapat dukungan arus bawah. Sehingga dia menilai Aulia mengkapitalisasi kemiskinan masyarakat.

"Sekalipun telah keluar statemen itu, nampaknya itu diarahkan untuk menangguk popularitas, untuk mendapatkan dukungan arus bawah. Mengkapitalisir kemiskinan warga," ucapnya.

Ia bahkan tegas menyebut Aulia sebagai pemimpin yang memanfaatkan populisme tanpa tahu solusi. Seharusnya, kata Faisal, Aulia tidak menebarkan kekhawatiran dan keresahan di masyarakat, namun bekerja sesuai janji kampanye.

"Ini tipe pemimpin yang memanfaatkan populisme, tanpa tahu solusinya apa. Sebagai pemimpin dia tidak bisa menawarkan kekhawatiran. Dia harus bekerja sesuai janji visi misinya," ujarnya.

Fakta Selanjutnya di Halaman Berikutnya...

5. Wawalkot Medan Ungkap Alasan Waspadai Non Pribumi

Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman meminta agar mewaspadai non pribumi di Kota Medan. Dia mengatakan hal itu untuk menghidupkan jiwa nasionalisme.

"Pribumi dan non pribumi itu bahasa yang kita buat untuk menghidupkan jiwa nasionalisme warga Indonesia, terkhusus warga Medan," kata Aulia Rachman usai menghadiri buka bersama dengan warga di Medan, Kamis (13/4/2023).

Aulia menuturkan, makna kata non pribumi yang dia sampaikan itu adalah asing. Dia sengaja memakai diksi non pribumi agar seluruh warga Kota Medan merasa dirinya adalah pribumi sehingga muncul jiwa nasionalisme.

"Makna non pribumi adalah asing, ini lah yang kita buat supaya seluruh warga Kota Medan ini dia merasa dirinya pribumi untuk membuat satu jiwa nasionalisme melindungi dan memproteksi kota kita, itu maknanya," tuturnya.

Aulia sendiri menganalisa 20 tahun ke depan, Wali Kota Medan akan berasal dari non pribumi atau asing. Saat ditanya perihal ucapannya itu, Aulia mengatakan maksud dari ucapan dia itu adalah Wali Kota Medan nanti tercipta dari asing.

"Bukan, bukan, bukan dia yang menjadi wali kota, tapi wali kota itu ciptaan dari dia, hingga kita mau suku apa, kulit putih kulit hitam kulit coklat, ya semua kita akan tersisihkan, KTP kita semua menyatakan apa? Warga negara Indonesia, tidak ada di KTP tertulis non pribumi dan pribumi," ucapnya.

Saat ditanya apa yang menjadi analisa perihal itu, Aulia menjelaskan jika saat ini inflasi kencang sehingga investasi dari asing banyak masuk. Investasi tersebut akan membuat asing itu menguasai wilayah hingga mendesain semuanya.

"Begini, inflasi itu sangat kencang, investasi itu sangat banyak datang, kita tahu negara mana yang kuat memberikan supporting dana, mereka pasti menguasai wilayah-wilayah yang notabenenya perputaran ekonomi bangsa, mereka akan berinvestasi di sini, mereka akan mendesain semua, otomatis mereka menciptakan orang dan kita akan terasingkan," katanya.

Sehingga dia meminta agar kalimat mewaspadai non pribumi itu dimaknai dengan bijak. Jangan dengan analisa yang dangkal yang berujung pecah belah.

"Jadi mohon dimaknai bahasa ini dengan bahasa yang bijak, dengan analisa yang jauh jangan memakai analisa yang dangkal hingga terjadi pecah belah, begitu, sederhana," tegasnya.

6. PDIP Sebut Alasan Wawalkot Medan Ngawur soal Waspadai Non Pribumi

Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman mengungkapkan alasannya meminta waspadai Non pribumi adalah investasi asing dapat menyebabkan Medan dikendalikan asing. Wakil Ketua PDIP Sumut Aswan Jaya menilai penjelasan Aulia itu ngawur.

"Kalau dia bilang sedang inflasi, banyak orang asing yang berinvestasi kemari, lalu kemudian dia mengatur orang-orang, menguasai orang-orang, sehingga dia bisa menempatkan wali kota orang dia. Ini yang ngawur, seorang kepala daerah mengkhawatirkan investasi dari asing," kata Aswan Jaya kepada detikSumut, Jumat (14/4/2023).

Kemudian Aswan meminta agar Aulia berhenti menjelaskan soal pemakaian kata non pribumi itu, sebab itu keliru. Aulia diminta konsisten mengikuti Intruksi Presiden No 26 Tahun 1998 tersebut.

"Sudahlah, berhenti lah dia untuk coba menjelaskan lagi soal kata pribumi dan non pribumi yang dia maksud, tetap itu keliru, konsisten saja dengan Intruksi Presiden No 26 Tahun 1998 itu bahwa tidak ada lagi diksi soal pribumi dan non pribumi, karena diksi itu bermakna rasis, diskriminatif dan merendahkan," ujarnya.

Sebab pernyataan Aulia saat di acara buka bersama dengan tokoh dari Kabupaten Asahan itu sudah jelas. Aulia diminta untuk tidak menjadi orang yang paranoid, sebab sebagai kepala daerah membuat analisa tanpa data dan bukti.

"Statemen dia pertama itu jelas kok muaranya, soal menguasai Kota Medan, bukan dia menjadi dalang, kalau dianggap orang asing dalang, nggak bisa dibuktikan itu secara ilmiah, makanya jangan jadi paranoid, jadi kepala daerah nggak bisa membuat analisa, membuat kajian yang itu nggak ada data, nggak ada bukti, itu jadi paranoid dia, jangan jadi paranoid lah," tutupnya.

7. Wawalkot Medan Dipanggil MK Gerindra

Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman bikin geger karena ucapannya waspada non pribumi. Mantan Sekretaris Gerindra Sumut itu pun dipanggil ke Jakarta untuk mengklarifikasi ucapannya itu ke Majelis Kehormatan Partai.

Pemanggilan Aulia ke Jakarta sesuai surat nomor: 04-027/A/MK-GERINDRA/2023 yang ditujukan kepada DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, DPC Partai Gerindra Kota Medan, dan Aulia Rachman selaku kader Partai Gerindra.

Ketua Majelis Kehormatan Gerindra, Habiburokhman meminta Aulia hadir ke DPP Partai Gerindra, Jalan Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, pada Senin (17/4). Aulia diminta berkenan hadir dan tidak diwakilkan.

"Kami mau minta klarifikasi yang bersangkutan soal pernyataan tersebut. Prinsipnya kader Gerindra tidak boleh bersikap tendensius kepada kelompok tertentu," ujarnya seperti dilansir detikNews, Jumat (14/4/2023).

Habiburokhman mengaku pihaknya banyak mendapatkan pertanyaan dari masyarakat setelah pernyataan Aulia viral. Karena itu dia merasa perlu melakukan pemanggilan tersebut untuk melakukan klarifikasi.

"Kami mendapat banyak sekali pertanyaan dari masyarakat soal pernyataan wawalkot ini," tuturnya.