.webp)
Wakil Ketua PDIP Sumut, Aswan Jaya dan Sekretaris Gerindra Sumut, Sugiat Santoso mengkritik ucapan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman soal mewaspadai non pribumi di Kota Medan. Aulia pun membalas kritikan itu dengan meminta agar ucapan dia tersebut jangan dimaknai dengan memakai analisa dangkal.
"Mohon dimaknai bahasa ini (non pribumi) dengan bahasa yang bijak, dengan analisa yang jauh jangan memakai analisa yang dangkal hingga terjadi pecah belah, begitu, sederhana," kata Aulia Rachman, Kamis (13/4/2023).
Sebab menurutnya, makna non pribumi yang dia sebutkan menyasar ke asing. Aulia sengaja memakai diksi itu sebagai pemicu agar seluruh warga Kota Medan memiliki nasionalisme untuk melindungi Kota Medan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Makna non pribumi adalah asing, ini lah yang kita buat supaya seluruh warga Kota Medan ini dia merasa dirinya pribumi untuk membuat satu jiwa nasionalisme melindungi dan memproteksi kota kita, itu maknanya," tuturnya.
Karena berdasarkan Intruksi Presiden No 26 Tahun 1998, kata pribumi dan non pribumi tersebut sudah tidak ada lagi. Sehingga dia menyebutkan jika ada yang merasa non pribumi itu adalah golongan, maka mereka yang memisahkan diri.
"Kalau mereka merasa non pribumi itu ada golongan, berarti mereka yang memisahkan diri dengan kita, Undang-undang (Intruksi Presiden) No 26 Tahun 1998 kalau nggak salah, kita sudah tidak ada lagi bahasa pribumi dan non pribumi di Indonesia," sebutnya.
Aulia sendiri menganalisa 20 tahun ke depan, Wali Kota Medan akan berasal dari non pribumi atau asing. Saat ditanya perihal ucapannya itu, Aulia mengatakan maksud dari ucapan dia itu adalah Wali Kota Medan nanti tercipta dari asing.
"Bukan, bukan, bukan dia yang menjadi wali kota, tapi wali kota itu ciptaan dari dia, hingga kita mau suku apa, kulit putih kulit hitam kulit coklat, ya semua kita akan tersisihkan, KTP kita semua menyatakan apa? Warga negara Indonesia, tidak ada di KTP tertulis non pribumi dan pribumi," ucapnya.
Saat ditanya apa yang menjadi analisa perihal itu, Aulia menjelaskan jika saat ini inflasi kencang sehingga investasi dari asing banyak masuk. Investasi tersebut akan membuat asing itu menguasai wilayah hingga mendesain semuanya, termasuk wali kota.
"Begini, inflasi itu sangat kencang, investasi itu sangat banyak datang, kita tahu negara mana yang kuat memberikan supporting dana, mereka pasti menguasai wilayah-wilayah yang notabenenya perputaran ekonomi bangsa, mereka akan berinvestasi di sini, mereka akan mendesain semua, otomatis mereka menciptakan orang dan kita akan terasingkan," katanya.
Di akhir, dia menuturkan agar yang mengkritik dia persoalan itu untuk belajar lagi dan siap berdebat persoalan itu dengan pengkritiknya.
"Makanya, belajar dia yang ngomong itu, jangan sor-sor aja," tutupnya.
Awal Mula Polemik Pernyataan Aulia soal Non Pribumi, Baca di Halaman Berikut....
Menurut informasi yang diterima detikSumut, Aulia menyampaikan hal itu saat kegiatan buka bersama dengan tokoh-tokoh yang berasal dari Kabupaten Asahan di Kota Medan, Minggu (9/4/2023). Saat itu Aulia bercerita soal tata kelola keuangan daerah, kemudian dia mengatakan saat ini ada era pemusnahan peradaban.
"Saya lihat saat ini, kita sudah masuk dalam era pemusnahan peradaban, pemusnahan peradaban ini jangan main-main kita anggap," kata Aulia Rachman.
Aulia menyebutkan, dia mempunyai analisa jika 20 tahun lagi, Kota Medan akan dipimpin oleh orang non pribumi. Hal itu dapat terjadi jika tidak ada gebrakan untuk mengantisipasi hal tersebut.
"Saya punya analisa, Medan ini 20 tahun yang akan datang kalau kita tidak menciptakan satu gebrakan baru, akan dikuasai oleh non pribumi untuk menjadi Wali Kota Medan, kita bisa lihat, ini yang saya analisa," sebutnya.
PDIP-Gerindra Sumut Kritik Pernyataan Aulia
Wakil Ketua PDIP Sumut, Aswan Jaya melayangkan kritikan pemakaian diksi pribumi dan non pribumi oleh Aulia Rachman. Kata itu menurut Aswan bermakna merendahkan oleh Belanda, dan narasi yang dibangun oleh Aulia terkesan diskriminatif.
"Jadi kalau dibilang tahun 20 tahun nanti Medan akan dikuasai oleh non pribumi, itu seolah-olah mengatakan bahwa Medan hanya dimiliki oleh satu golongan saja, dan itu sungguh diskriminatif, aneh saja disampaikan oleh kepala daerah, perlu belajar lagi," kata Aswan Jaya kepada detikSumut, Rabu (12/4/2023).
Partai Gerindra yang juga tempat bernaungnya Aulia Rachman juga melayangkan kecaman. Kecaman itu muncul dari Sekretaris Gerindra Sumut, Sugiat Santoso.
"Kita mengecam pejabat negara yang masih mengotomikan persoalan itu," sebutnya.
Kecaman itu muncul karena menurut Sugiat, Gerindra memandang setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh dibeda-bedakan.
"Ya bagi Partai Gerindra bahwa setiap warga negara yang sudah memiliki kewarganegaraan secara formal, tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan suku, agama, ras ataupun golongan," ujarnya.
Dia menilai dikotomi atau pembagian berdasarkan pribumi dan non pribumi tidak lah relevan. Apalagi jika seseorang itu sudah menjadi warga negara Indonesia.
"Oleh karena itu dikotomi antara pribumi dan non pribumi tidak relevan lagi, selama dia sudah menjadi warga negara Republik Indonesia," ucapnya.
Simak Video "Video: Heboh Oknum Polisi Palak Pemotor Wanita, Ini Kata Polrestabes Medan"
[Gambas:Video 20detik]
(afb/afb)
