Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil bersama sejumlah anak buahnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, sebelum ditangkap Adil tercatat pernah beberapa kali membuat kontroversi.
Adil pernah berselisih dengan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar. Adil menolak Gubri Syamsuar datang ke wilayah kerjanya. Setelah itu, Adil juga berselisih dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman.
Dirangkum detikSumut, perselisihan antara Adil dengan Syamsuar pertama kali muncul ketika si bupati menolak kedatangan gubernur di wilayahnya. Sejumlah agenda atau kunjungan kerja yang telah direncanakan Syamsuar di Kepulauan Meranti pun gagal.
"Iya batal, informasi begitu (ditolak oleh Bupati Meranti). Itu yang kurang paham kami (alasan penolakan)," kata Kepala Dinas Kominfotik Riau, Erisman saat dikonfirmasi, Kamis (13/10) lalu.
Erisman mengatakan, jika sesuai rencana Gubernur Riau bakal melakukan kunjungan kerja di dua kecamatan di Meranti yaitu Kecamatan Merbau dan Rangsang. Agenda kunjungan tersebut yang pertama soal peninjauan BUMDesa dan Unit usaha peternakan, sagu parut kering, dan sekaligus gerakan menanam cabai.
Setelah menolak kunjungan kerja Syamsuar, Adil juga menolak hadir di acara rapat koordinasi yang digelar Pemprov Riau. Padahal acara yang digelar di Hotel Centeral Park, Pekanbaru (8/11) lalu itu turut dihadiri Mendagri Tito Karnavian.
Bukan hanya adil, seluruh jajaran di Pemkab Meranti juga tak ada yang hadir di acara rapat koordinasi kepala daerah se Provinsi Riau.
Rapat koordinasi bupati, wali kota, camat dan lurah se Riau digelar di Hotel Grand Central Pekanbaru. Hampir semua yang diundang hadir kecuali Bupati Kepulauan Meranti, Adil dan jajarannya.
Setelah rapat digelar, wartawan pun mulai menanyakan soal ketidakhadiran Adil dan jajaran. Saat itulah Tito langsung meminta Gubernur Riau Syamsuar dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir Balaw mengecek alasan Adil tidak hadir.
"Saya nggak tahu kenapa nggak hadir. Tapi nanti pak gubernur akan cek dan saya juga akan minta irjen saya pak tomsi cek kenapa tidak hadir," kata Tito Karnavian.
Tito menyebut ada etika dalam mengelola pemerintahan. Apalagi kehadiran Mendagri adalah sebagai pengawas yang seharusnya dihadiri Adil.
"Kita kan punya etika dalam pemerintahan. Kalau dia menganggap Mendagri sebagai pengawas seharusnya dia hadir. Kalau dia tak hadir, nanti kita akan lihat karena kepentingan dia ke Kemendagri cukup banyak," kata Tito.
Gubernur Riau yang ikut mendampingi Tito Karnavian pun tak berkomentar. Namun, ketidakhadiran Adil dipastikan tanpa ada penjelasan.
"Memang tidak hadir (Adil dan jajarannya). Sepertinya begitu, tanpa keterangan," kata Kepala Diskominfo Riau, Erisman.
Bupati Meranti sebut Kemenkeu berisi setan dan iblis. Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..
(dhm/dhm)