.webp)
Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil bersama sejumlah anak buahnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, sebelum ditangkap Adil tercatat pernah beberapa kali membuat kontroversi.
Adil pernah berselisih dengan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar. Adil menolak Gubri Syamsuar datang ke wilayah kerjanya. Setelah itu, Adil juga berselisih dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman.
Dirangkum detikSumut, perselisihan antara Adil dengan Syamsuar pertama kali muncul ketika si bupati menolak kedatangan gubernur di wilayahnya. Sejumlah agenda atau kunjungan kerja yang telah direncanakan Syamsuar di Kepulauan Meranti pun gagal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya batal, informasi begitu (ditolak oleh Bupati Meranti). Itu yang kurang paham kami (alasan penolakan)," kata Kepala Dinas Kominfotik Riau, Erisman saat dikonfirmasi, Kamis (13/10) lalu.
Erisman mengatakan, jika sesuai rencana Gubernur Riau bakal melakukan kunjungan kerja di dua kecamatan di Meranti yaitu Kecamatan Merbau dan Rangsang. Agenda kunjungan tersebut yang pertama soal peninjauan BUMDesa dan Unit usaha peternakan, sagu parut kering, dan sekaligus gerakan menanam cabai.
Setelah menolak kunjungan kerja Syamsuar, Adil juga menolak hadir di acara rapat koordinasi yang digelar Pemprov Riau. Padahal acara yang digelar di Hotel Centeral Park, Pekanbaru (8/11) lalu itu turut dihadiri Mendagri Tito Karnavian.
Bukan hanya adil, seluruh jajaran di Pemkab Meranti juga tak ada yang hadir di acara rapat koordinasi kepala daerah se Provinsi Riau.
Rapat koordinasi bupati, wali kota, camat dan lurah se Riau digelar di Hotel Grand Central Pekanbaru. Hampir semua yang diundang hadir kecuali Bupati Kepulauan Meranti, Adil dan jajarannya.
Setelah rapat digelar, wartawan pun mulai menanyakan soal ketidakhadiran Adil dan jajaran. Saat itulah Tito langsung meminta Gubernur Riau Syamsuar dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir Balaw mengecek alasan Adil tidak hadir.
"Saya nggak tahu kenapa nggak hadir. Tapi nanti pak gubernur akan cek dan saya juga akan minta irjen saya pak tomsi cek kenapa tidak hadir," kata Tito Karnavian.
Tito menyebut ada etika dalam mengelola pemerintahan. Apalagi kehadiran Mendagri adalah sebagai pengawas yang seharusnya dihadiri Adil.
"Kita kan punya etika dalam pemerintahan. Kalau dia menganggap Mendagri sebagai pengawas seharusnya dia hadir. Kalau dia tak hadir, nanti kita akan lihat karena kepentingan dia ke Kemendagri cukup banyak," kata Tito.
Gubernur Riau yang ikut mendampingi Tito Karnavian pun tak berkomentar. Namun, ketidakhadiran Adil dipastikan tanpa ada penjelasan.
"Memang tidak hadir (Adil dan jajarannya). Sepertinya begitu, tanpa keterangan," kata Kepala Diskominfo Riau, Erisman.
Bupati Meranti sebut Kemenkeu berisi setan dan iblis. Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..
Bupati Adil Ngamuk ke Pejabat Kemenkeu
Selanjutnya, Bupati Meranti M Adil ngamuk ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman. Adil pun sempat menghardik anak buah Sri Mulyani itu dengan mempertanyakan orang di Kemenkeu apakah berisi iblis atau setan.
Hal itu disampaikan Adil saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru Kamis (9/12) kemarin. Hadir dalam kesempatan itu Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan, Laode Ahmad; Gubernur Riau Syamsuar; Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mendagri Agus Fatoni.
Semula kegiatan berjalan lancar membahas soal pendapatan daerah dan daerah yang jadi penghasil. Setelah pemaparan, panitia membuka sesi tanya jawab kepada peserta yang hadir.
Kesempatan itulah yang digunakan Adil untuk bertanya soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.
"Saya tadi sedikit protes pidato pak gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak," kata Adil membuka diskusi dan pertanyaan seperti terlihat di tanyangan Youtube resmi Diskominfotik Provinsi Riau dilihat hari ini, Sabtu (10/12/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Adil menilai Meranti mendapat 8000 barel/d minyak. Namun Adil tidak mendapat penjelasan terkait hasil tersebut dari Kemenkeu yang seharusnya mereka terima.
Adil pun mulai kesal karena permintaan untuk berdiskusi itu justru ditawarkan lewat online atau virtual. Hal itu berbeda saat dia ingin berdiskusi langsung pada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Jakarta beberapa waktu lalu.
"Ini untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai 3 kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline," katanya
Adil mengaku tahun 2022 ini DBH minyak dapat Rp 114 miliar. Namun waktu itu hitungannya 60 dollar/barel pada perencanaan pembahasan APBD-nya. Di tahun 2023 pembahasan APBD naik usai dapat mengikuti nota pidato Presiden Joko Widodo di mana 1 barel 100 dollar.
Adil pun kesal karena saat rapat bareng Kemenkeu tidak bisa menyampaikan keluhannya. Namun setelah didesak, barulah diterima DBH 100 dollar per barel.
"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar/barel," katanya.
"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampe pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," kata Adil.
