Honorer di Tapteng Ngaku Dipecat gegara Suami Kader PDIP

Masinton tidak menjelaskan siapa sosok calon kepala daerah yang dimaksud. Dia hanya mengatakan, adanya mobilisasi yang dilakukan di Tapteng untuk mendukung salah satu calon kepala daerah.

"Selain ASN dan honorer, juga kepala desa dan pendamping desa serta pendamping PKH diarahkan dalam kegiatan politik praktis. Program sosial dari pemerintah pusat yang dibiayai melalui APBN seperti PKH, BLT, dijadikan alat tekan politik ke masyarakat. Jika tidak mendukung bakal calon kepala daerah yang mereka jagokan maka bantuan sosial kepada warga yang selayaknya menerima diancam dihentikan. Dan setiap penerima bantuan sosial wajib pintu rumahnya ditempeli poster gambar bakal calon," jelasnya.

Sementara itu, pihak Pemkab Tapteng melalui Sekda Tapteng dan Kadiskominfo Tapteng saat dihubungi detikSumut belum memberikan tanggapan terkait hal ini.