.webp)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan teguran keras kepada Bupati Meranti M Adil. Teguran itu disampaikan atas pernyataan kontroversial M Adil yang menyebut Kemenkeu berisi setan atau iblis.
Dilansir detikNews, Selasa (13/12/2022), Mendagri juga meminta Adil untuk mengedepankan etika ketika bertutur kata. Teguran ini disampaikan saat Adil tiba di Kantor Kemendagri sekitar pagi ini sekitar pukul 10.30 WIB.
"Mendagri menegur keras (M Adil)," ujar Sekretaris Kemendagri, Suhajar Diantoro.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," katanya menegaskan.
Kepada M Adil, Suhajar memberikan nasihat agar menjaga etika berkomunikasi. Sebagai pejabat publik, seharusnya kata-kata itu menurut dia tidak keluar dari mulut M Adil.
"Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," tuturnya.
Suhajar menyampaikan, seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekali pun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. Hal ini penting disadari dan dilakukan. Terlebih lagi di tengah akses informasi yang begitu mudah saat ini, setiap perkataan yang diucapkan maupun perbuatan yang dilakukan sangat mudah diketahui publik.
"Semoga kita semua, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan kita lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik," ungkap Suhajar.
Diketahui, Bupati Kepulauan Meranti M Adil memprotes pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak ke wilayah yang dipimpinnya ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman. Ketika protes ke anak buah Sri Mulyani, dia pun berbicara soal angkat senjata dan pindah kewarganegaraan.
Diketahui, jarak Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dengan negeri tetangga, Malaysia, sangat dekat. Protes itu disampaikan Adil saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia kemarin di Pekanbaru.
Menurut Adil, jumlah penerimaan DBH yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di Meranti. "Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dibalikkan," kata Adil.
(astj/astj)
