.webp)
Program Guru Penggerak kini sedang digencarkan pemerintah. Program ini untuk mendongkrak kualitas pendidikan yang selama ini kaku dan cenderung monoton.
Hal ini dirasakan Praktisi SMAN 16 Medan Reni Agustina. Ia mengakui bahwa setelah mengikuti Program Guru Penggerak, ada perubahan drastis mulai dari pola mengajar hingga kreativitas dalam proses belajar mengajar.
"Saya merasa di-upgrade kembali, dibongkar pasang. Sebenarnya sudah saya lakukan ketika belum dapat pembelajaran tapi asal jadi. Dulu saya merasa bangga sudah sekian tahun mengajar. Waktu mendaftar program ini, saya pikir sudah khatam. Ketika masuk ke materi ini, ternyata saya belum ada apa-apanya selama ini," ungkap Reni saat mengikuti lokakarya di Medan, Sabtu (5/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Reni bersama praktisi lainnya menjadi pendamping untuk 383 calon Guru Penggerak angkatan kelima. Dalam lokakarya tersebut, para calon guru penggerak akan dibimbing untuk dapat memahami karakter siswa dan juga bagaimana membuat metode pembelajaran yang tepat bagi siswa.
"Kita itu tidak memaksa anak tapi kita memberi mereka pilihan. Jadi banyak sekali pencerahan yang didapatkan. Meskipun pendidikan guru penggerak kami ikuti 9 bulan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Sumut, Joko Ahmad Julifan menyebutkan bahwa saat ini sudah ada tujuh angkatan dalam Program Guru Penggerak dengan total 2.754 guru. Program Guru Penggerak ini dinilai efektif untuk mendorong sumber daya manusia (SDM) para guru agar dapat bermanfaat untuk lingkup pembelajaran.
"Ini sangat efektif. Guru penggerak ini dinilai harus mampu menggerakkan ekosistem di sekitarnya, mampu memberdayakan guru-guru lain agar sama dengan dia atau bahkan lebih baik," tutur Joko.
Dia menyebutkan bahwa para guru penggerak di daerah masing-masing juga akan dapat memberikan kontribusi yang bagus untuk lingkungan pendidikan di wilayahnya.
"Orang-orang yang ikut Guru Penggerak ini aset Pemda setempat. Mereka ini akan diarahkan untuk jadi pemimpin pengajar di daerahnya baik kepala sekolah, pengawas, ataupun jabatan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kita harap seluruh kabupaten/kota memiliki Guru Penggerak sesuai kebutuhan di lapangan," pungkasnya.
(dpw/dpw)
