Respons KPU Soal PAW Siti Suciati dari DPRD Medan gegara Kasus Asusila

Nizar Aldi - detikSumut
Jumat, 30 Sep 2022 09:16 WIB
Anggota DPRD Medan Siti Suciati (Foto: Istimewa)
Anggota DPRD Medan dari Fraksi Gerindrta, Siti Suciati. (Foto: Istimewa)
Medan -

Partai Gerindra memutuskan untuk memecat kader mereka yang duduk di DPRD Medan, Siti Suciati karena terlibat kasus dugaan asusila. Gerindra pun sudah melayangkan permohonan pergantian antar waktu (PAW) untuk kader mereka itu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun merespons soal PAW itu. Sejauh ini, KPU belum bisa mengelurkan surat terkait PAW karena Siti masih menggugat pemecetannya itu.

"Kewenangan ada di DPRD Medan sesuai dengan UU MD3, kami hanya sebatas memberitahukan siapa calon penggantinya (sesuai nomor urut berikutnya)," kata Koordinator Divisi Teknis KPU Medan, M Rinaldi Khair, Jumat (30/9/2022).


Dia menegaskan, KPU hanya memastikan bahwa PAW yang dilakukan sudah sesuai hasil Pileg yang lalu. KPU dalam hal ini hanya memberitahukan kepada partai dan dewan siapa pengganti Siti`.

Pihaknya sendiri sampai kemarin sore belum mendapatkan surat terkait PAW tersebut. Maka selama surat perihal PAW belum ada ke KPU, dia mereka menganggap belum ada proses.

"Berdasarkan UU MD3 dan Peraturan KPU No 6 Tahun 2019, prosesnya harus dari pimpinan dewan dulu bersurat ke KPU, selama belum ada surat terkait PAW di DPRD, maka kami anggap belum ada proses," ujarnya.

Terkait dengan pihak yang diganti sedang melakukan upaya hukum, Rinaldi menyebutkan pihak masih tetap bisa memproses PAW tersebut jika ada surat dari pimpinan DPRD. Hal itu tertuang dalam Peraturan KPU No 6 Tahun 2017 pasal 8, sehingga KPU akan mengeluarkan surat balasan paling lama lima hari kerja.

"Jika memang ada upaya hukum, dan kami secara resmi diberitahukan, sesuai pasal 8 Peraturan KPU No 6 Tahun 2017, KPU tetap mengeluarkan surat balasan paling lama lima hari kerja ke pimpinan dewan, dengan catatan bahwa yg di-PAW sedang melakukan upaya hukum," sebutnya.

Sebelumnya, Partai Gerindra melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggotanya di DPRD Kota Medan. Permintaan PAW tersebut atas nama anggota DPRD, Siti Suciati.

Wakil Ketua DPRD Medan, Rajuddin Sagala membenarkan pihaknya menerima surat permintaan PAW tersebut. Namun permintaan PAW belum diproses karena Siti Suciati masih melakukan gugatan.

"Ya suratnya ada memang, tapi nggak bisa kita proses, karena selagi dia ada gugatan," kata Rajuddin saat dikonfirmasi detikSumut, Kamis (29/9/2022).

Jika tidak ada gugatan, maka pihaknya baru bisa langsung memproses permintaan PAW tersebut, seperti melakukan pengusulan kepada wali kota. Pihaknya masih menunggu keputusan inkrah atas upaya gugatan yang dilakukan oleh Siti Suciati.

"Kalau tidak ada gugatan, baru bisa kita melanjutkan, prosesnya masih panjang, kalau pun suratnya masuk ke DPRD nanti kita usulkan dulu ke gubernur, wali kota," ungkapnya.

"Tapi tidak bisa kita usulkan karena masih gugatan, kalau sudah inkrah baru bisa dilakukan proses," imbuhnya.

Baca juga: Terlibat Kasus Asusila, Anggota DPRD Medan Siti Suciati Dipecat Gerindra
Menurut dia, apabila permohonan PAW dari Gerindra diproses dari sekarang, dia meyakini Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasti tidak akan memprosesnya.

"Bisa kita lakukan selama tidak ada gugatan, kalau ada gugatan berarti ada yang keberatan, karena ada keberatan itu nanti KPU tidak mau mengeluarkan surat, makanya tidak mau kita proses," ujarnya.



Simak Video "Gerindra-PKB Belum Bisa Bicara Anggota Koalisi Baru, Takut Disharmoni"
[Gambas:Video 20detik]
(dpw/dpw)