MenPAN-RB Sebut Sumbar Bisa Jadi Percontohan SPBE di Sumatera

MenPAN-RB Sebut Sumbar Bisa Jadi Percontohan SPBE di Sumatera

Sukma Nur Fitriana - detikSumut
Selasa, 27 Sep 2022 11:07 WIB
MenPAN-RB Puji Pemprov Sumbar soal Penerapan SPBE
Foto: Dok. Pemprov Sumbar
Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB) Abdullah Azwar Anas memuji kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dalam penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dengan tingkat kematangan baik.

Menurutnya, nilai indeks SPBE Pemprov Sumbar Tahun 2021 adalah 2.69 dengan predikat baik sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 tentang hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

"Indeks SPBE sudah baik. Harus ditingkatkan terus karena digitalisasi itu tidak terbendung lagi. Sehingga ke depan Sumbar juga bisa jadi provinsi percontohan SPBE di Sumatera," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (27/9/2022).


Hal ini disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada bupati dan walikota se-Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Sumbar, Senin (26/9) kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Anas juga menyampaikan Tiga Fokus Reformasi Birokrasi Tematik, yaitu reformasi birokrasi pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi investasi pertumbuhan ekonomi inklusif serta reformasi birokrasi administrasi pemerintahan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan kedatangan Anas di Sumatera Barat memberikan semangat dan memotivasi Pemprov Sumbar untuk meningkatkan reformasi birokrasi yang sempat disampaikan Menpan RB.

"Sumbar merupakan provinsi pertama yang dikunjungi pak menteri sejak dilantik. Ini tentu memberi semangat dan motivasi bagi kami. Semoga reformasi birokrasi kita di Sumbar bisa menjadi lebih baik lagi," kata Buya.

Ia menambahkan komitmen Pemprov Sumbar dalam reformasi birokrasi sudah diwujudkan sejak Sumbar menjadi daerah pertama yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang SPBE, yaitu Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang SPBE.

Mahyeldi juga mengatakan saat ini implementasi reformasi birokrasi pada Pemprov Sumbar terus dioptimalkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun optimalisasi yang saat ini sedang dilakukan adalah manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penguatan organisasi, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan tata pelaksanaan, manajemen SDM, pengawasan dan penguatan pelayanan publik.

Menurut Mahyeldi, implementasi reformasi birokrasi di Sumbar juga sudah berlangsung selama 3 periode, dimulai dengan menetapkan Pergub Sumbar Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Sumbar tahun 2011-2015. Dilanjutkan dengan road map reformasi birokrasi tahun 2016-2021, dan terakhir ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang road map reformasi birokrasi Tahun 2022-2026.

"Terkait reformasi birokrasi, Pemprov Sumbar menempatkannya pada Misi ke-7 kepala daerah. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi ke-7 ini mengacu pada PermenPAN 25 tahun 2020. Tiga periode Reformasi Birokrasi mengarah pada perbaikan yang sama, yaitu menuju birokrasi yang bersih akuntabel. Birokrasi yang efektif efisien dan pelayanan masyarakat yang prima," kata Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik (Diskominfotik) Sumbar Jasman Rizal mengungkapkan penilaian Evaluasi SPBE tahun 2022, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui kegiatan pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan beberapa perbaikan, diantaranya pada domain yang masih memiliki nilai kurang, yaitu Domain Manajemen SPBE.

Optimalisasi lain yang dilakukan adalah aspek penerapan manajemen SPBE dengan membangun Portal Satu Data Sumatera Barat, mendorong OPD terkait untuk terbentuknya Pergub Satu Data Sumbar, dan membangun sistem informasi untuk manajemen aset TIK.

Sedangkan untuk tata kelola SPBE, Diskominfotik membangun sistem penghubung layanan instansi pemerintah. Untuk aspek Audit TIK melakukan ISO 27001 untuk menghasilkan standarisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada ruang server dan perangkat Infrastruktur lainnya di Diskominfotik.

Diskominfotik juga membuat regulasi untuk pelaksanaan audit aplikasi SPBE. Mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, dan membuat regulasi untuk pelaksanaan audit keamanan SPBE.

"Hasil evaluasi SPBE tahun 2021, dijadikan pedoman oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu, sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas," pungkas Jasman.

(akd/ega)