Demo Peringatan Hari Tani, Massa Bawa Tumpeng Raksasa ke BPN Sumut

Demo Peringatan Hari Tani, Massa Bawa Tumpeng Raksasa ke BPN Sumut

Goklas Wisely - detikSumut
Senin, 26 Sep 2022 16:02 WIB
Massa membawa tumpeng raksasa saat demo HTN di BPN Sumut.
Massa membawa tumpeng raksasa saat demo HTN di BPN Sumut. (Foto: Goklas Wisely/detikSumut)
Medan -

Massa dari Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) Sumatera Utara (Sumut) berunjuk rasa di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional. Dalam aksinya, massa membawa tumpeng berukuran besar yang dibuat dari hasil panen para petani.

Replika tumpeng yang buat dari berbagai macam buah dan sayuran tersebut diangkut oleh beberapa orang. Selain itu, ada seseorang massa aksi yang menggunakan pakaian serba hitam dengan menenteng tempat kemenyan dibakar. Di barisan depan, massa aksi menenteng spanduk bertuliskan,"Land Reform, tanah untuk rakyat bukan untuk pemodal."

Dalam aksi kali ini, massa menuntut agar pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria di Sumut.


"Tuntutan kita pertama, penyelesaian konflik agraria, yang kita tahu konflik agraria di Sumut ini sangat masif bahkan tidak selesai hingga sekarang," kata salah seorang koordinator aksi, Rianda Purba, Senin (26/9/2022).

"Untuk tumpeng AKBAR ini sebagai simbol bahwa petani adalah produsen pangan. Kita tahu saat ini dunia mengalami krisis pangan, maka siapa lagi yang menyelamatkan kondisi pangan kita kecuali petani," tambahnya.

Ia pun meminta agar BPN Sumut segera merealisasikan penyelesaian berbagai konflik agraria. Semisal konflik yang dialami tiga kelompok tani yang hari ini bersama mereka yakni Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB), Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) dan Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM).

Pimpinan aksi, Sugianto menyampaikan untuk persoalan petani Simalingkar dan Mencirim ialah belum dilaksanakannya SK KSP nomor B-11/KSK/11/2020 di tingkat BPN Sumut.

Padahal, SK itu adalah hasil dari perjuangan para petani aksi jalan kaki sampai ke istana presiden tahun lalu. SK itu sudah ditandangani oleh Moeldoko sebagai Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria saat itu.

Isinya memerintahkan BUMN dan PTPN II agar tanah perumahan dan lahan pertanian yakni 150 meter/KK untuk tapak rumah di Desa Simalingkar dan Sei Mencirim dengan status tanah hak milik.

Selain itu, juga menetapkan pemetaan dan relokasi di Desa Sei Mencirim bagi masyarakat pemilik 42 SHM. Lahan pertanian seluas 2.500 meter/KK bagi warga Simalingkar dan Mencirim dengan status pinjam pakai 15 tahun dan dapat diperpanjang.

Sementara untuk kasus KTTJM saat ini berkonflik dengan PT Sumatera Syilva Lestari (SSL) terkait kepemilikan lahan di Padang Lawas. Akibat konflik itu, ada empat anggota KTTJM dilapor ke Polda Sumut atas tuduhan perambahan hutan.

"Maka kita menuntut pemerintah Jokowi jangan iming-iming saja. Kita minta presiden untuk menyelesaikan kasus ini. Kalau memang ada kendala, itu apa, harus terbuka kepada rakyat," sebutnya.



Simak Video "Unjuk Rasa Aliansi Pejuang Reforma Agraria, Tuntut Mafia Tanah Dibasmi"
[Gambas:Video 20detik]
(dpw/dpw)