.webp)
DPRD Pekanbaru menyoroti masalah sampah yang tak tuntas di 100 hari kerja Pejabat (Pj) Wali Kota Muflihun. DPRD minta Muflihun tak mengumpulkan warga saja.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Dapot Sinaga mengatakan selama 100 hari kerja belum ada kinerja yang nampak dari Muflihun. Termasuk target penyelesaian tiga program prioritas yang harus dituntaskan.
"Kinerja Pak Pj di 100 hari kerja ini belum ada nampak. Dia ada target soal sampah, banjir dan jalan yang ini belum dilakukan," kata Dapot kepada detikSumut di Kantor DPRD Pekanbaru, Senin (5/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai wakil rakyat, Dapot menilai untuk tiga masalah tersebut belum dituntaskan. Sehingga politisi PDI Perjuangan itu minta Muflihun tidak hanya pencitraan.
"Saya sebagai perwakilan masyarakat ini melihat belum ada kinerjanya, sampah masih berserak-serak, banjir belum ada ditangani dan jalan rusak sampai saat ini belum ada diperbaiki. Ini kan satu tahun evaluasi. Jadi Pj ini jangan pencitraan-pencitraan saja, beliau ini PNS, jangan kumpulkan masa di sini, kumpulkan masa di sana. Apa mau maju di 2024," katanya tegas.
Dapot minta Muflihun agar bekerja sesuai perintah pusat dan gubernur Riau. Sebab, jabatannya saat ini hanya amanah untuk menuntaskan kinerja sebelum adanya wali kota definitif.
"Bekerjalah sesuai tugas, ingat itu, dia ini Pj penunjukan. Dia bukan wali kota, bukan dipilih rakyat, kami di DPRD ini ada 45 anggota berserak-serak, kami kan melihat kondisi di Pekanbaru. Saya melihat pak Pj di 100 hari ini dia asik mengumpulkan massa di kecamatan dan kelurahan dan lainnya. Enggak tupoksi dia itu, dia bukan orang politik," katanya.
Dia mencontohkan adanya agenda Jalan Santai di Jalan Cipta Karya Pekanbaru beberapa waktu lalu. Di mana selokan dan sejumlah fasilitas umum dibersihkan hanya jelang acara.
"Ada acara di Cipta Karya, parit dibersihkan semua. Seakan-akan dia wali kota definitif pilihan rakyat, saya lihat itu. Ada apa ini? 'Pak Pj mau datang' kata warga. Ya kalau mau semua dibersihkan begitu. Dia jadi Pj harus panggil kepala Dinas DLHK," katanya.
Terakhir, Dapot menilai tidak hanya anak buah yang bisa dicopot. Muflihun juga bisa dicopot dan dievaluasi jika tidak dapat menuntaskan persoalan di Pekanbaru.
"Ini bukan anak buah saja dicopot, kalau anak buah tidak maksimal ya berarti dia yang tidak maksimal. Jangan buang badan," katanya tegas.
Diketahui, tumpukan sampah kembali terlihat di beberapa ruas jalan di Pekanbaru akhir-akhir ini. Kinerja Muflihun sebgaai Pj Wali Kota Pekanbaru pun jadi perhatian publik.
Bagaimana tidak, saat pelantikan 23 Mei lalu Gubernur Riau Syamsuar secara tegas menitipkan 3 pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan. Ketiga PR itu adalah masalah banjir, sampah dan jalan rusak.
(ras/dpw)
