Demo Buruh di DPRD Sumut, Tuntut Cabut UU Cipta Kerja

Farid Achyadi Siregar - detikSumut
Senin, 15 Agu 2022 16:50 WIB
Demo buruh di DPRD Sumut.
Demo buruh di DPRD Sumut. (Foto: Farid Achyadi/detikSumut)
Medan -

Massa yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Buruh Sumatera Utara berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut). Mereka menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya mencabut UU Cipta kerja.

Pantauan detikSumut di lokasi demo, Senin (15/8/2022), ada beberapa tuntutan yang mereka sampaikan dalam aksi demo itu, antara lain menuntut agar menaikkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar 8 persen tahun 2023.

Selain itu, serikat buruh itu meminta agar pemerintah mencabut Undang-Undang UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan.


"Sekarang kita dihadapkan dengan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja dan PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang selalu memicu persoalan pengupahan karena pengawasan tidak berjalan" kata salah satu perwakilan buruh, Erwin.

Dia menilai, saat ini buruh menjadi pihak yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait kesejahteraan. Kaum buruh merasa tersandera dari setiap peraturan pemerintah.

Lanjutnya, pemerintah memang tidak berpihak kepada kaum buruh. Semua regulasi yang dipercayakan tidak ada yang berpihak kepada buruh.

"Undang-undang yang ada saja tidak berjalan dengan baik. Apalagi dimunculkan yang baru sehingga gejolak itu ada setiap tahun. Ditambah keluar PP 36 tentang upah jadi tersandera buruh akan hal itu," tutupnya.



Simak Video "Buruh Purwakarta Turun ke Jalan, Jalur Nasional Lumpuh"
[Gambas:Video 20detik]
(dpw/dpw)