Respons Anggota KPU Deli Serdang Setelah Diberhentikan DKPP

Datuk Haris Molana - detikSumut
Jumat, 12 Agu 2022 09:29 WIB
Sidang di DKPP
Ilustrasi sidang di DKPP (istimewa)
Medan -

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Mulianta Sembiring dari anggota KPU Deli Serdang. Mulianta terbukti secara sah tidak netral saat Pilgub Sumut 2018 dan Pemilu serentak 2019.

Mulianta masih menunggu keputusan DKPP itu. Sampai saat ini dia belum menerima salinan putusannya.

"Itukan putusannya belum keluar. Saya nggak bisa bilang gimana, karena putusannya belum keluar," kata Mulianta Sembiring kepada detikSumut, Jumat (12/8/2022).


Mulianta mengatakan putusan dikeluarkan oleh DKPP. Kemudian, dalam putusan itu DKPP memerintahkan KPU RI selama tujuh hari paling lama untuk menyikapi putusan DKPP.

Untuk itu, Mulianta masih menunggu keputusan dari KPU RI. Setelah itu, dia baru berkomentar lebih lanjut.

"Jadi saya bisa berkomentar ketika nanti keluar keputusan dari KPU RI," ujar Mulianta.

Setelah itu, Mulianta juga bakal berkonsultasi dengan pimpinannya yakni KPU Provinsi Sumut, KPU Deli Serdang serta keluarganya tentang putusan tersebut. Selanjutnya dia baru mengambil sikap atas putusan itu.

"Kemudian, saya berkonsultasi dengan pimpinan sikap apa yang harus saya lakukan, saya berembuk dengan keluarga apakah ini jalan terbaik yang diberikan Allah SWT kepada saya, apakah harus saya menempuh jalan lain," ujar Mulianta.

Sementara Ketua KPU Sumut Herdensi mengatakan pihaknya menghargai keputusan dari DKPP. Kemudian, pihaknya menunggu tindak lanjut dari KPU RI terkait keanggotaan Mulianta Sembiring

"Kalau terkait dengan KPU Deli Serdang itu pertama kita menghargai keputusan DKPP.
Karena kita ini kan sesama penyelenggara pemilu. Yang kedua, terkait tindak lanjutnya menyangkut keanggotaan KPU provinsi dan kabupaten-kota ini kan ada di KPU RI," ujar Herdensi.

"Jadi kita menunggu tindak lanjut dari pimpinan kita. Dan kemudian apapun tindak lanjutnya itu akan kita laksanakan," ujar Herdensi.

Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang, Mulianta Sembiring. Sanksi ini dijatuhkan karena Mulianta terbukti memberikan dukungan kepada peserta pemilu dalam akun facebook miliknya.

Sanksi ini dijatuhkan dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (10/8/2022).

"Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Mulianta Sembiring selaku Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang terhitung sejak dibacakannya Putusan ini," kata Ketua Majelis, Prof Teguh Prasetyo saat membacakan amar putusan.

Sanksi pemberhentian tetap dijatuhkan DKPP karena Mulianta terbukti memberikan dukungan kepada peserta pemilu dalam akun facebook miliknya.

Pertama, Mulianta mengakui telah membagikan kembali posting dari akun lain (share post), ditandai (tagged), membuat posting (create post), dan memberikan komentar pada posting akun lain, yang pada intinya memuat dukungan kepada Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (ERAMAS) selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Nomor Urut 1 yang diusung oleh Partai Hanura dalam Pilkada Sumut Tahun 2018 di akun facebooknya.

Selanjutnya Teradu juga mengakui melakukan hal serupa pada akun facebook miliknya dengan mendukung Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nomor urut 24 untuk Provinsi Sumut, H. Dadang Dermawan Pasaribu.

Dalam pertimbangan putusan, DKPP berpendapat tindakan Mulianta menunjukkan adanya afiliasi kepada pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dalam Pilkada Sumut Tahun 2018.

Sedangkan tindakan Mulianta yang mendukung Dadang Dermawan Pasaribu dalam Pemilu 2019 dinilai DKPP tidak selaras dengan prinsip kemandirian Calon Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang, mengingat tindakan tersebut dilakukan pada 16 Februari sampai dengan 20 Maret 2019, berdekatan dengan proses seleksi Calon Anggota KPU Deli Serdang yang dilaksanakan pada 27 Januari sampai 2 Februari 2019.

"Teradu sebagai calon anggota KPU sepatutnya memiliki pengetahuan syarat utama menjadi penyelenggara Pemilu adalah imparsial atau tidak memihak kepada peserta Pemilu," ungkap Anggota Majelis, Dr. Ida Budhiati, membacakan pertimbangan putusan.

Menurut Ida, alat bukti jejak digital (digital footprint) media sosial sudah cukup membuktikan Mulianta tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu karena tindakannya secara nyata menunjukkan adanya pemihakan kepada peserta pemilu bersamaan saat sedang mengikuti seleksi anggota KPU Kabupaten Deli Serdang.

"Fakta tidak terpenuhinya syarat kemandirian Teradu sebagai penyelenggara Pemilu dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap KPU Kabupaten Deli Serdang yang melaksanakan tahapan Pemilu Tahun 2024," jelas Ida.

Mulianta berstatus sebagai Teradu dalam perkara nomor 26-PKE-DKPP/VII/2022 yang diadukan oleh Pantas Tarigan. Perkara ini telah disidangkan DKPP pada 27 Juli 2022.

Dalam pertimbangan putusan, Mulianta dinilai terbukti melanggar Pasal 6 ayat (1), ayat (2) huruf b, dan Pasal 8 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.



Simak Video "KPU Yakini Tim Verifikator Administrasi Parpol Jujur"
[Gambas:Video 20detik]
(dhm/astj)