.webp)
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ikut ambil peran dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Upaya tersebut dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan kegiatan pengendalian perubahan iklim merupakan prioritas pembangunan di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Hal ini ditegaskan Gubernur Sumbar, Mahyeldi, saat membuka Sosialisasi Sub Nasional Indonesia's Folu Net Sink 2030 Provinsi Sumatera Barat, yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Auditorium Gubernuran, kemarin.
Mahyeldi mengatakan dalam rangka usaha menurunkan besarnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK), secara keseluruhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merencanakan beberapa aksi mitigasi penurunan emisi GRK, di antaranya bidang pertanian dapat menurunkan emisi sebesar 24,11 persen melalui pelaksanaan aksi mitigasi melalui Intervensi pada sistem pemupukan, teknologi budidaya dan pengelolaan ternak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di bidang kehutanan dan lahan gambut dapat menurunkan emisi sebesar 8,41 persen melalui rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan, rehabilitasi hutan wilayah kelola KPH, rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada blok pemanfaatan, pengayaan hutan lindung dan reboisasi di wilayah kelola KPH.
Selain itu, di bidang energi dapat menurunkan emisi sebesar 23,95 persen, kemudian bidang pengelolaan limbah dapat menurunkan emisi sebesar 5,32 persen. Dengan demikian Emisi GRK setelah pelaksanaan aksi mitigasi secara keseluruhan dapat turun 9,72 persen atau sebesar 14.112.319 ton CO2 eq pada tahun 2030
"Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memprioritaskan program pengembangan perhutanan sosial dengan target kinerja 250.000 hektar selama masa RPJMD atau 50.000 hektar per tahun merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Sumbar dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial," kata Mahyeldi dalam keterangan tertulis, Kamis (27/7/2022).
Sementata itu, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor KLHK, Erik Teguh Primiantoro menjelaskan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai dengan tingkat serapan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi.
Sosialisasi ini menurut Erik dilaksanakan di 12 provinsi dan Sumbar termasuk salah satunya. Melalui kegiatan ini diharapkan peran aktif pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan di daerah, dapat mendorong percepatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di tingkat daerah.
Menurut Erik, secara konkrit dalam sosialisasi akan ada rangkaian-rangkaian arahan dari Dirjen terkait, serta pemaparan materi substansi di 5 bidang terkait. Kemudian dilanjutkan dengan tanggapan diskusi rencana penyusunan rencana kerja dan tindak lanjut Indonesia implementasi Indonesia Folu Net Sink di Sumbar.
"Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi ini akan diselenggarakan workshop penyusunan renja Folu Net Sink di Sumbar. Kami mengharapkan partisipasi kerja sama dari berbagai pihak untuk bersama-sama membahas, menyepakati dan menyusun target rencana kerja dan tata waktu penyelesaian rencana Indonesia Folu Net Sink di Provinsi Sumatera Barat," jelas Erik
Sebelumnya, kegiatan sosialisasi ini diawali dengan penanaman bibit pohon Andalas oleh Gubernur Sumbar dan bibit pohon Gaharu oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ruandha Agung Sugardiman, di halaman Kompleks Istana Gubernuran Sumbar
(ega/ega)
