Kepala Kantor BPN Sebut Ada Sertifikat Fiktif di Medan

Jokowi: Ketimpangan Lahan Memang Ada, Tapi Bukan Saya yang Lakukan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal adanya ketimpangan lahan antara pihak perusahaan dengan masyarakat. Jokowi menegaskan ketimpangan itu memang ada, tapi sudah berlangsung sejak lama.

Jokowi mengatakan, terkait dengan pembagian lahan, idealnya semua lahan itu harus memiliki sertifikat. Dan idealnya lagi, kepemilikan lahan itu memang harus dirasakan betul manfaatnya oleh rakyat.

Ya memang idealnya itu seluruh lahan yang ada, bidang yang ada, itu bersertifikat. Dan idealnya lagi memang kepemilikannya itu betul-betul rakyat bisa merasakan dari kegunaan atas lahan tanah yang mereka miliki, kata Jokowi usai membagikan sertifikat di GOR Rudy Resnawan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, seperti yang disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulis, Senin (26/3/2018).

Jokowi menambahkan, semakin luas lahan yang dimiliki oleh rakyat, maka seharusnya semakin besar manfaat yang dirasakan rakyat.

Meski demikian, Jokowi mengakui saat ini memang masih ada ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia. Tapi ketimpangan itu sudah berlangsung sejak lama, bukan terjadi di wera pemerintahan yang dia pimpin.

Tapi memang kita harus ngomong apa adanya. Memang ada ketimpangan dalam kepemilikan, tapi juga harus mengerti bahwa distribusi itu bukan saya yang melakukan. Itu yang saya tidak mau saya dituding-tuding. Bahwa kita membagikan saja, tidak, tegas Jokowi. — Foto: Rusman - Biro Pers Setpres

Medan -

Kepala Kantor ATR/BPN Kota Medan Yuliandi Djalil merespon terkait adanya sertifikat tanah yang diduga dibagikan kepada penerima fiktif di Kota Medan. Yuliandi mengatakan pihaknya akan memproses hal itu.

"Kalau sertifikat fiktif tetap akan kita proses. Saya tetap melaporkan kepada kementerian untuk mengambil langkah lanjutan," kata Yuliandi saat diwawancara detikSumut, Selasa (12/7/2022).

Sertifikat tanah yang diduga dibagikan kepada penerima fiktif itu adalah serftifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Yuliandi menyebut pihaknya mendapatkan satu sertifikat fiktif di Kota Medan.

"Sementara ini jumlah sertifikat fiktif baru kita dapat satu di salah satu wilayah Kota Medan. Saya kurang tahu nanti coba dikabari. Tapi kita telah menyatakan bahwa itu bukan produk dari BPN. Untuk menyatakan palsu tidak palsu maka butuh proses hukum," sebutnya.

Di samping itu, ia juga mengatakan sejauh ini masih ada 60 ribu PTSL yang sedang diproses. Namun saat ditanya dari 60 ribu tersebut sudah berapa persen yang diproses, dia berbicara soal anggaran yang dimiliki pemerintah.

"Kalau pemerintah bisa menyediakan anggaran sampai 60 ribu maka semua bisa dilaksanakan," tuturnya.

Setelah bicara soal serfitikat fiktif, Yuliandi berbicara tentang kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto hari ini ke Medan. Yuliandi menyebut kedatangan hadi akan menjadi pendorong yang baik bagi seluruh pegawai BPN Medan.

"Kita berharap keinginan dan harapan pak menteri ini dapat kita wujudkan dalam waktu yang lebih cepat," sebutnya.

Yuliandi juga menjelaskan ATR/BPN Kota medan ini adalah salah satu kantor pertanahan di Indonesia yang telah berhasil meraih predikat zona integritas wilayah bebas korupsi.Selain itu juga mendapat predikat pelayanan berbasis HAM.

"Artinya Kantor Pertanahan Kota Medan ini memberikan pelayanan jauh lebih baik kepada masyarakat dan ini adalah komitmen kami," tutupnya.