.webp)
Kasus agraria di Sumatera Utara (Sumut) menjadi atensi pemerintah pusat. Sebelumnya, pada Senin (11/7) kemarin, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dipanggil ke Jakarta. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto juga datang ke Sumut.
Hadi Tjahjanto menyebut, kunjungan kerjanya ke Sumut karena memang kasus agraria di daerah ini terus dalam sorotan.
"Ya saya memang ke sini dalam rangka melihat wilayah-wilayah yang sedang berkasus. Di antaranya Polonia. Karena saya tidak hanya melihat di atas meja saja. Saya coba melihat di lapangan dan mendapatkan informasi yang jelas," kata Hadi saat diwawancarai di Kantor Pertanahan Kota Medan, Selasa (12/7/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengungkapkan, pihaknya sengaja turun ke lapangan untuk mengetahui secara pasti masalah yang ada. Sehingga pihaknya bisa menentukan langkah ke depan seperti apa.
"Tapi yang jelas di kantor dengan di lapangan berbeda. Sehingga saya harus turun ke lapangan. Saya melihat objek dan tentunya juga berbicara dengan masyarakat untuk menyelesaikan kasus," tambahnya.
Di samping itu, dilansir dari detiknews, Edy sempat memberikan keterangan kepada awak media terkait kedatangannya ke Istana Kepresidenan di Jakarta.
"Hari ini kita rapat terbatas tentang agraria, tentang pertanahan di Sumatera Utara. Saya khususnya Gubernur Sumatera Utara diperintahkan Presiden untuk melaporkan tentang kondisi agraria dengan menteri terkait dan semua untuk melakukan percepatan penyelesaian tentang pertanahan di Sumatera Utara," kata Edy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/7/2022).
Edy mengatakan Sumut merupakan daerah yang penuh dengan perkebunan dan pertanahan. Menurut Edy Rahmayadi, Jokowi bakal membentuk tim untuk menyelesaikan masalah pertanahan di Jakarta.
"Semua tahu bahwa Sumatera Utara memang pure penuh dengan perkebunan, pertanahan yang banyak persoalan di sana sini yang harus diluruskan. Itu yang tadi dibahas oleh Presiden. Dan dalam waktu dekat akan dibentuk tim untuk segera kepastian kondisi agraria di Sumatera Utara," ujar Edy.
Edy belum tahu tim itu terdiri dari siapa saja. Dia mengatakan hanya melaporkan mengenai kondisi Sumut dalam rapat bersama Jokowi itu.
"Saya tidak tahu kan nanti akan dibahas di tingkat kementerian, saya hanya memberikan input kondisi tanah di Sumatera Utara," imbuh dia.
Lebih lanjut, Edy menekankan soal tiga poin penting dalam masalah pertanahan di Sumut. Dia ingin masyarakat merasakan manfaat dan terjauh dari mafia.
"Ini kan harus ada kepastian, ini kan berbicara masalah hukum, iya harus berkeadilan, satu. Yang kedua harus mempunyai kepastian, untuk rakyat ini. Sehingga nanti dipastikan. Yang ketiga, harus manfaat. Jadi rakyat kalau dia memiliki itu untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk mafia-mafia yang mengambil suatu kesempatan dalam kesempitan," beber Edy.
(dpw/dpw)
