Gubsu Edy: Konflik Pertanahan Terbanyak di Sumut, Sudah Ada 40 Tahun Lalu

Gubsu Edy: Konflik Pertanahan Terbanyak di Sumut, Sudah Ada 40 Tahun Lalu

Tim detikNews - detikSumut
Senin, 11 Jul 2022 19:30 WIB
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa angka stunting di Sumut 24 persen. Edy menargetkan angka stunting bisa turun sampai 12 persen pada tahun 2022-2023.
Gubernur Edy Rahmayadi. (Foto: Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)
Medan -

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyebut konflik pertahanan di Sumut merupakan yang terbanyak di Indonesia. Selain itu konflik tanah sudah ada sejak puluhan tahun lalu.

"Memang konflik lahan pertanahan yang terbesar di Indonesia ini di Sumatera Utara," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan usai bertemu Presiden Jokowi dikutip dari detikNews, Senin (11/7/2022).

Kemudian Edy menyebutkan konflik agraria terjadi karena masyarakat memanfaatkan tanah atau lahan kosong. Tanah milik PTPN itu digunakan masyarakat untuk bercocok tanam.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bukan diduduki oleh rakyat sebenarnya. Iya begitu, ada tanah nganggur tanah kosong milik orang, milik perusahaan, milik PTP, dia nganggur dan kondisi yang kita kemarin ekonominya terganggu ya rakyat masuk di situ bercocok tanam segala macam ini akhirnya menjadi persoalan yang harus diuruskan," jelasnya.

Eks Ketum PSSI itu mengakui sengketa lahan itu sudah terjadi sejak bertahun-tahun lalu. Akibat kondisi itu, dia ingin memastikan rakyat bisa mempunyai sertifikat tanah.

ADVERTISEMENT

"Iya, sudah dari 30-40 tahun lalu lah, ya ini semua untuk menguntungkan untuk semua pihak. Tadi yang saya katakan perlu ada kepastian kalau itu milik rakyat, rakyat harus pasti memegang sertifikat sehingga dia bisa berbuat kehidupan untuk anak dan cucunya," tuturnya.

Jokowi Bentuk Tim

Edy mengungkapkan, Jokowi bakal membentuk tim untuk menuntaskan masalah tanah di Sumut. Edy mengatakan Sumut merupakan daerah yang penuh dengan perkebunan dan pertanahan.

"Semua tahu bahwa Sumatera Utara memang pure penuh dengan perkebunan, pertanahan yang banyak persoalan di sana sini yang harus diluruskan. Itu yang tadi dibahas oleh Presiden. Dan dalam waktu dekat akan dibentuk tim untuk segera kepastian kondisi agraria di Sumatera Utara," ujar Edy.

Edy mengaku belum tahu tim itu terdiri dari siapa saja. Dia mengatakan hanya melaporkan mengenai kondisi Sumut dalam rapat bersama Jokowi itu.

"Saya tidak tahu kan nanti akan dibahas di tingkat kementerian, saya hanya memberikan input kondisi tanah di Sumatera Utara," ujarnya.




(astj/dpw)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads