Honorer Akan Dihapus, Sumbar Tetap Prioritaskan Jabatan Ini

Erika Dyah Fitriani - detikSumut
Rabu, 22 Jun 2022 21:26 WIB
Gubernur Sumbar Mahyeldi.
Foto: dok. Pemprov Sumbar
Jakarta -

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menindaklanjuti kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi menegaskan pihaknya akan tetap memprioritaskan tenaga IT, satpam, dan sopir.

Untuk diketahui, dalam rapat koordinasi dengan Gubernur se-Indonesia di Bali pada April 2022 lalu, dibahas mengenai Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Hasil dari diskusi dalam rakor tersebut, terkait penghapusan tenaga honorer di Pemprov Sumbar, akan kami tinjau kembali. Apalagi pegawai honorer seperti satpam, dan sopir harus kita prioritaskan," tutur Mahyeldi dalam keterangan tertulis, Rabu (22/6/2022).


Lebih lanjut, ia merinci beberapa hal terkait nasib Tenaga IT yang bekerja di Diskominfotik Sumbar. Menurutnya, para Tenaga IT ini mempunyai keahlian khusus yang mampu membantu jalannya pekerjaan di pemerintahan.

"Kalau seandainya tenaga IT ini dirumahkan semuanya, tentu ini akan berisiko pada pekerjaan kita dan akan berisiko terhadap tugas-tugas kita termasuk juga di beberapa OPD yang lain," ungkapnya.

Untuk menghindari hal tersebut, lanjut Mahyeldi, pihaknya memerintahkan kepada seluruh OPD di lingkup Pemprov Sumbar untuk melakukan kajian analisa jabatan, menganalisis beban kerja dan peta jabatan, serta melakukan penataan dan redistribusi PNS. Khususnya bagi para guru dan tenaga kesehatan dalam rangka meninjau kembali kebijakan penghapusan tenaga honorer ke pemerintah pusat.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumbar, Ahmad Zakri mengungkap pihaknya telah mengusulkan sebanyak 1.829 formasi P3K yang terdiri dari 1601 formasi guru dan 228 formasi non guru. Menurut Ahmad, hal ini menjadi salah satu upaya untuk menampung pegawai Non-ASN agar dapat mendaftar formasi P3K.

Terkait rekrutmen Tenaga IT, Asisten I Setdaprov Sumbar, Devi Kurnia menambahkan proses rekrutmennya akan dilakukan dengan menggunakan anggaran pengadaan barang dan jasa melalui beberapa mekanisme dan peluang yang ada.

"Jadi kalau untuk menampung sebanyak 12.417 tenaga honorer, sangat sedikit yang dapat ditampung, kemungkinan dengan mekanisme yang masih ada sekitar 20 persen tenaga honorer yang dapat ditampung," pungkasnya.



Simak Video "Ribuan Honorer Kesehatan Geruduk DPRD Sukabumi, Desak Diangkat ASN"
[Gambas:Video 20detik]
(prf/ega)