.webp)
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Medan menyoroti dan mempertanyakan ihwal rendahnya realisasi belanja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Medan.
Hal tersebut disampaikan Dhiyaul Hayati, anggota DPRD Medan saat menyampaikan pandangan fraksi dalam sidang paripurna DPRD Medan tentang laporan pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD 2021, Senin (6/6/2022). Hadir dalam kesempatan itu Wali Kota Medan Bobby Nasution.
Dia menyoroti soal belanja tanah di mana realisasi hanya 26,74 persen, padahal kebutuhan akan ruang terbuka hijau (RTH) tinggi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menurut data yang kami dapat kebutuhan RTH di Kota Medan 5.303 hektar sementara yang baru terpenuhi 556,5 hektar," kata Dhiyaul.
Dia juga mempertanyakan realisasi belanja jalan irigasi dan jaringan yang rendah, padahal Kota Medan masih banyak daerah yang saat diguyur hujan akan mengalami banjir, termasuk daerah yang dulu tidak banjir sekarang sudah mengalami banjir.
"Kalau kami lihat realisasi belanja jalan irigasi dan jaringan hanya terealisasi Rp 176,88 miliar (54,3 persen), kenapa hal ini terjadi?," tanya Dhiyaul.
Selain itu, dia juga menyinggung soal data penerima bantuan sosial, bilal mayyit, dan guru magrib mengaji, yang dalam prakteknya masih banyak belum menerima bantuan dari Dinas Sosial.
"Terkait belanja bantuan sosial pada Dinas Sosial Kota Medan di mana terealisasi Rp 51,66 milar (73,5 persen), di mana di lapangan banyak dari bilal mayyit, guru magrib mengaji dan penerima bantuan sosial yang belum menerima bantuan. Fraksi PKS sangat berharap dinas sosial bisa mendata dengan baik penerima bantuan sosial ini ? serta di tahun selanjutnya bisa terealisasi dengan maksimal," sebutnya.
Sorotan lain yang disampaikan Fraksi PKS yakni perihal rendahnya realisasi pendapatan pajak parkir di Kota Medan. Menurutnya yang terealisasi hanya 48,41 persen dari target yang ditetapkan.
"Mempertanyakan kepada Pemerintah Kota Medan terkait realisasi pendapatan pajak parkir, di mana hanya terealisasi 48,41 persen, kenapa hal ini bisa terjadi dan apa yang menjadi kendala dilapangan," ungkapnya.
Selain pajak parkir, dia juga mempertanyakan apa saja upaya yang dilakukan Pemkot Medan dalam memaksimalkan pendapatan daerah dari BUMD yang dimiliki oleh Pemkot Medan.
"Fraksi PKS kota Medan mempertanyakan apa saja upaya pemerintah Kota dalam mewujudkan visi dan misi PUD Pasar dan PUD Pembangunan. dan sejauh mana keberhasilan dalam upaya meningkatkan PAD?," tanya dia.
Fraksi PKS selain mengkritisi, juga mengapresiasi keberhasilan Pemkot Medan dalam meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal laporang keuangan Pemkot Medan.
"Kami berharap hasil penilaian tersebut menjadi acuan Pemerintahan Kota Medan untuk terus memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat," harapnya.
Untuk itu, pihaknya menyampaikan agar OPD yang ada di bawah Pemkot Medan totalitas untuk mewujudkan visi misi pembangunan wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan janji saat kampanye.
"Kami juga berdoa agar wali kota dan wakil wali kota Medan saat ini saling bahu membahu untuk membangun Kota Medan," tutupnya.
(astj/astj)
