Aceh

Aminullah Buka Seminar Nasional dan Rakerwil MES di Sabang

Yudistira Perdana Imandiar - detikSumut
Minggu, 15 Mei 2022 09:32 WIB
Pemkot Banda Aceh
Foto: Pemkot Banda Aceh
Jakarta -

Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Aceh yang juga Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman membuka secara resmi Seminar Nasional bertajuk 'Peran MES dalam mendorong ekosistem halal di Indonesia', Sabtu (14/5). Aminullah juga menjadi keynote speakers pada acara yang berlangsung di Aula Mars Resort, Sabang itu.

Seminar Nasional ini diisi oleh sejumlah pemateri, di antaranya Guru Besar Halal Global International Islamic University Malaysia Prof. Dr. Irwandi Jaswir, MSc, Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia M Arief Rosyid Hasan, Guru Besar Georadar ITB Prof Dr. Eng. Ir. Teuku Abdullah Sanny, MSc., dan CEO iCAN Holiday Sendy Majafara.

Aminullah memaparkan sejumlah keberhasilan program-program MES dan juga program-program Pemko di bidang pembangunan ekonomi berbasis syariat di Banda Aceh.


"Pada akhir tahun 2018 yang lalu, DPRA telah mengesahkan Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pengesahan Qanun ini kemudian menjadikan seluruh lembaga jasa keuangan (LJK) di Provinsi Aceh dalam setiap aspek operasionalnya mesti menganut prinsip-prinsip syariah," jelas Aminullah dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu (15/5/2022).

Lahirnya Qanun LKS tersebut, lanjut Aminullah, merupakan peluang dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih baik di Aceh.

"Dengan adanya Qanun LKS kita berharap dapat menjadikan Aceh sebagai episentrum berkembangnya ekonomi Syariah secara nasional," sebut mantan Dirut BPD Aceh itu.

Aminullah mengatakan harapan tersebut cukup beralasan karena ekonomi dan keuangan syariah dewasa ini memiliki prospek yang cukup cerah. Sebab, ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat dalam dua dasawarsa terakhir baik secara global maupun nasional.

"Atas dasar hal tersebut, saya rasa kita harus mampu membuktikan bahwa Aceh dapat menjadi barometer ekonomi syariah di Indonesia, dan hal tersebut saya harapkan menjadi awal mula dari perubahan pola. Maka tiba saatnya kita mengajak keterlibatan seluruh masyarakat Aceh untuk berperan aktif bersama MES dalam mendorong penerapan ekonomi syariah. Salah satunya dengan mendukung Qanun LKS," tutur Aminullah.

Ia menyatakan MES mempunyai visi membentuk ekonomi dan keuangan syariah yang berkontribusi signifikan dalam ekosistem perekonomian nasional.

"Dan kita tentu menargetkan terciptanya peningkatan kesejahteraan, usaha syariah, serta daya saing global pelaku usaha di Aceh," cetus Aminullah.

Aminullah menyampaikan pihaknya telah menjalankan sejumlah program guna mendukung penerapan ekonomi syariah. Salah satunya adalah dengan mendirikan PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah di Banda Aceh. Setelah mendapatkan izin dari OJK Aceh, PT LKMS Mahirah Muammalah Syariah merupakan lembaga keuangan syariah pertama yang didirikan oleh pemerintah di Indonesia.

"Maka dari itu, lembaga keuangan ini dianggap sebagai salah satu inovasi terbaik yang ada di Indonesia. Dan itu dibuktikan dengan penghargaan Indonesian Innovation Award 2019 dalam kategori khusus Innovation on LKMS Mahirah Muamalah yang diserahkan langsung oleh Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti RI," sambung Aminullah.

Ia menambahkan saat ini telah banyak daerah yang melakukan survei tentang lembaga keuangan tersebut, sehingga praktiknya dapat diadopsi oleh daerah lainnya di Indonesia. Dampak positif dari kehadiran Mahirah di Banda Aceh, papar Aminullah, adalah mampu memberikan solusi persoalan permodalan bagi para pelaku usaha dan pelaku UMKM.

Selain modal usaha, kata Aminullah, Mahirah juga mampu memutus pelaku usaha dengan rentenir. Ia menguraikan dari 80 persen para pedagang atau pelaku UMKM berurusan dengan rentenir di 2018, kini sudah turun signifikan menjadi 2 persen. Data tersebut terungkap dari hasil Lembaga survei independen, Yayasan Rumah Harta Umat yang bekerja sama dengan ASA Solution.

Dampak positif lainnya, terang Aminullah, dengan banyak pelaku UMKM yang berkembang, maka angka kemiskinan di Kota Banda Aceh menurun. Praktik tersebut dikatakan Aminullah mendorong pertumbuhan UMKM dengan signifikan, yakni dari 9.551 UMKM pada tahun 2017 dan per Februari 2022 ada sekitar 17.080 pelaku usaha UMKM (meningkat 92%).

"Di Banda Aceh, Pemko punya visi menjadikan Banda Aceh sebagai smart city, yakni menjadi kota pintar Islami inovatif dan kompetitif. Salah satu program dan dimensinya mendukung terciptanya ekosistem smart economy yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan penataan di sektor industri dan ekonomi syariah," papar Aminullah.

Ia pun menegaskan terkait dengan ekosistem halal, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, khususnya Aceh dalam hal ini Kota Sabang harus dapat mengambil peran secara optimal dalam memenuhi permintaan produk halal. Diungkapkan Aminullah, dalam The Global Islamic Economy Index 2018/2019, secara nasional Indonesia tercatat berada di posisi ke-10 sebagai produsen produk halal dunia.

Aminullah memaparkan dalam upaya membangun ekosistem ekonomi syariah yang sehat, pemerintah pusat telah menyusun sebuah master plan yang bertujuan mewujudkan Indonesia yang mandiri, makmur dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia.

Adanya roadmap tersebut, ungkap Aminullah, memacu banyak daerah untuk mengejar peluang dan potensi ekonomi syariah. Ia menyebut saat daerah-daerah lain masih menyiapkan regulasi dan infrastruktur syariah, Provinsi Aceh sudah maju beberapa langkah.

"Kita hari ini memiliki kelengkapan yang dibutuhkan, mulai dari regulasi, infrastruktur yang syar'i dan halal, hingga budaya Islami," ucap Aminullah.

Aminullah mengatakan sebagai kawasan yang strategis jika dilihat dari kacamata geopolitik, Aceh, khususnya Kota Sabang berada di pintu masuk selat Malaka sebagai salah satu selat paling sibuk di dunia. Dengan begitu Aceh memiliki kesempatan yang cukup besar untuk menjadi pionir dalam pertumbuhan ekonomi syariah dan wisata halal di Indonesia bahkan dunia.

Selain membuka seminar nasional, Aminullah juga membuka secara resmi Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) MES Provinsi Aceh. Kegiatan Rakerwil diikuti oleh para pengurus MES Provinsi Aceh dan para pengurus MES Kabupaten/Kota.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua I MES Aceh Prof Syahrizal Abbas, Wakil Ketua II Tarmizi M Daud, Wakil Ketua III DR Zaki Fuad dan Sekum MES Sugito. Hadir juga Ketua Dewan Pakar MES Aceh Prof Nazaruddin. Dari perwakilan MES Kabupaten/Kota, ada Ketum MES Pidie Jaya Said Mulyadi, Ketum MES Pidie Fadlullah TM Daud, Ketum MES Nagan Raya Ardimatha, Ketum MES Sabang Faisal Azwar dan sejumlah pengurus MES kabupaten kota lainnya, yakni MES Banda Aceh, MES Aceh Barat, MES Sabang, MES Lhokseumawe dan MES Simeulu.

Aminullah berharap Rakerwil melahirkan program-program kerja dan berbagai inovasi dalam dalam rangka meningkatkan kinerja MES dalam membumikan ekonomi syariah di seluruh Aceh.

Dalam arahannya, Aminullah mengatakan para pengurus MES juga dituntut mampu merubah paradigma masyarakat yang selama ini masih menganut sistem ekonomi konvensional yang ribawi beralih ke sistem syariah. Tentunya dengan secara terus menerus mengedukasi dan menyosialisasikan ke masyarakat akan keunggulan-keunggulan sistem ekonomi syariah.

(akn/ega)