.webp)
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sunatera Selatan nomor urut 03, Mawardi Yahya-RA Anita Noeringhati (Matahati) menjelaskan persoalan kesehatan yang akan dibenahi jika terpilih. Berobat gratis akan benar-benar direalisasikan dengan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan.
"Setiap tahun iuran BPJS jika kami terpilih akan kami lunasi. Kemudian, kami akan buat satuan tugas (satgas) untuk mengawalnya. Ini yang membuat UHC kita belum maksimal," ujar Mawardi menanggapi pertanyaan yang diajukan Cawagub Sumsel Riezky Aprilia saat debat ketiga Pilgub Sumsel, Kamis (21/11/2024).
Dia mengungkapkan, pelayanan maksimal terhadap kesehatan akan dibuat. Memaksimalkan program kesehatan itu juga akan membangun pos pengaduan untuk menerima informasi dan keluhan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika ada keluhan satgas segera mengatasi, itu tentunya juga akan langsung disampaikan ke kepala daerah," ujarnya.
Cawagup Sumsel nomor urut 03 Anita Noeringhati menambahkan, program berobat gratis di Sumsel sudah terlaksana sejak 2008. Tidak hanya soal berobat gratis, pihaknya akan berupaya meningkatkan fasilitas kesehatan (faskes) hingga desa terpencil.
"Sehingga kami berinisitiaf membangun sistem digitalisasi kesehatan agar pelayanan kesehatan di desa terpencil bisa dimonitor dari provinsi. Dengan begitu, program berobat gratis bisa dikelola dengan baik. Juga bagaimana pembangunan dan peningkatan faskes ini harus didukung dana sharing kabupaten/kota," ujarnya.
Lanjutnya, kabupaten/kota harus ikut andil dalam pelayanan kesehatan ini. Pemprov Sumsel juga akan memgambil tanggung jawab agar UHC Sumsel yang belum menyeluruh bisa terwujud 100%.
"UHC Sumsel belum menyeluruh karena dana sharing kabupaten/kota tidak sama. Hanya kabupaten/kota tertentu yang tinggi dana sharing-nya. Sehingga tata kelola ini harus dijalankan dengan duduk bersama, meminta penjelasan data masyarakat yang tidak mampu dan memprioritaskan pelayanan kesehatan ini untuk mereka sehingga program bisa selaras," terangnya.
Dia juga menyebut, dengan penerapan sistem digital penting karena transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan anggaran kesehatan di APBD provinsi maupun kabupaten/kota bisa seimbang.
"Sehingga tak ada suplai besar untuk daerah tertentu, tapi harus merata dengan baik," terangnya.
Dia juga menanggapi soal sekolah gratis. Menurut Anita, program itu bukan konsep jadul karena seluruh paslon yang ikut Pulkada Serentak 2024 menyampaikan program tersebut.
"Walaupun program sekolah gratis itu jadul, tapi itu yang sangat dibutuhkan masyarakat. Komitmen kami, sama dengan pemikiran paslon 02 masyarakat harus dicerdaskan dengan konsekuensinya mengalokasikan anggaran 20% dari APBD," ujarnya.
(csb/csb)
