Hal itu diungkapkan Herman Deru saat debat ketiga Pilkada Sumsel yang digelar di Hotel Aryaduta dan disiarkan langsung di CNN Indonesia serta channel Youtube dan Instagram KPU Sumsel, Kamis (21/11/2024) malam.
Herman Deru mengatakan ada dua macam kawasan kumuh. Pertama, rumah tidak higienis, dan kedua, karena kepadatan penduduk. Jika rumah tersebut kumuh karena tidak hiegienis, menurutnya, hal itu bisa diatasi sanitasinya.
Namun, apabila kumuh karena kepadatan penduduk maka pemerintah harus menyiapkan lahan bagi masyarakat agar kawasan padat penduduk tersebut bisa dipindahkan ke tempat yang layak.
"Untuk menyiapkan lahan agar suatu kawasan tidak terjadi kepadatan penduduk, maka kita sebagai kepada daerah harus menyiapkan lahan. Nah, lahan disiapkan tidak perlu dana dari APBN atau APBD. Dana bisa gotong royong dengan perusahaan besar," tuturnya.
Herman Deru pun mencontohkan saat dirinya menjabat sebagai Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, di mana ia membangunkan rumah layak huni untuk masyarakat dan mendapatkan Rekor Muri.
"Jadi kita harus petakan dulu di daerah mana saja rumah tidak layak huni. Setelah itu dari daerah bisa di laporkan ke Provinsi," katanya.
Ia menyebut ketika menjabat Gubernur Sumsel, RTLH di Sumsel pun sudah mulai berkurang.
"Sejumlah kawasan kumuh seperti Pasar Cinde, Jakabaring. Mangkraknya pembangunan Masjid Sriwijaya dan kumuh itu bukan era saya. Waktu saya menjabat semuanya bersih," pungkasnya.
(dai/dai)