Sederet Lokasi Penggeledahan KPK di Kasus Korupsi Proyek Dinas PUPR OKU

Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dengan kasus korupsi dugaan suap dan pemotongan anggaran pada proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel). Penggeledahan itu dilakukan sejak 19-24 Maret 2025.

Dilansir detikNews, Jubir KPK Tessa Mahardhika pihaknya terus mengusut dugaan korupsi proyek dinas PUPR tersebut, bahkan sudah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait perkara itu. KPK menyita barang bukti elektronik (BBE) hingga dokumen.

"Hasil geledah ditemukan dan disita BBE dan dokumen di antaranya dokumen terkait Pokir DPRD OKU tahun 2025, dokumen kontrak 9 proyek pekerjaan, voucher penarikan uang, dan lain-lain," kata Tessa kepada wartawan, Selasa (25/3/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut rincian lokasi yang telah digeledah KPK terkait perkara ini:

1. Penggeledahan 19 Maret 2025

Kantor PUPR Kabupaten OKU
Kompleks perkantoran Pemkab OKU (Kantor bupati, kantor sekda dan kantor BKAD)
Rumah Dinas Bupati

2. Penggeledahan 20 Maret 2025

Kantor DPRD OKU
Bank Sumsel Babel KCP Baturaja
Rumah tersangka UMI
Kantor Dinas Perkim

3. Penggeledahan 21 Maret 2025

Rumah tersangka NOP
Rumah tersangka MF
Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip
Rumah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kantor Bank BCA KCP Baturaja
Rumah Saudara A
Rumah Saudara AS

4. Penggeledahan 22 Maret 2025

Rumah Saudara M
Rumah Tersangka F
Rumah Tersangka MFZ
Rumah Saudara RF

Penggeledahan 24 Maret 2025

Rumah Saudara MI
Rumah Saudara AT
Rumah Saudara I

Sebelumnya, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di OKU. Para tersangka terdiri atas anggota DPRD OKU hingga Kepala Dinas PUPR OKU dan pihak swasta. Adapun mereka yakni:

1. Ferlan Juliansyah (FJ) selaku anggota Komisi III DPRD OKU

2. M Fahrudin (MFR) selaku Ketua Komisi III DPRD OKU

3. Umi Hartati (UH) selaku Ketua Komisi II DPRD OKU

4. Nopriansyah (NOP) selaku Kepala Dinas PUPR OKU

5. M Fauzi alias Pablo (MFZ) selaku swasta

6. Ahmad Sugeng Santoso (ASS) selaku swasta

KPK membeberkan kasus ini berawal saat tiga anggota DPRD OKU menagih fee proyek yang telah disepakati sejak Januari 2025 ke Nopriansyah selaku Kepala Dinas PUPR OKU karena sudah mendekati Lebaran. Nopriansyah pun menjanjikan fee yang diambil dari sembilan proyek di OKU tersebut cair sebelum Lebaran.

Pada 13 Maret 2025, Nopriansyah menerima uang Rp 2,2 miliar dari Fauzi selaku pengusaha. Nopriansyah juga telah menerima Rp 1,5 miliar dari Ahmad. Uang itu diduga akan dibagikan kepada anggota DPRD OKU.

Pada 15 Maret, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para tersangka itu. KPK pun mengamankan uang Rp 2,6 miliar dan mobil Fortuner dari OTTtersebut.