.webp)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyebutkan salah satu kabupaten yang paling rawan politik uang adalah kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur. Kabupaten tersebut dinilai paling rawan dari hasil indeks yang mencapai 32,2 persen.
"Untuk kabupaten hanya ada 1 kabupaten yang masuk di data nasional yakni OKU Timur. Jadi dari 17 kabupaten/kota di Sumsel hanya OKU Timur tingkat kerawanan money politik," terang Koordinator Divisi pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumsel Massuryati di kantor Bawaslu Sumsel, Rabu (16/8/2023).
Untuk provinsi Sumsel masuk dalam kategori tingkat kerawanan untuk kasus politik uang di Pemilu 2024 mendatang. Untuk 5 provinsi yang tingkat kerawanannya tinggi pertama Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau untuk di Sumsel kita tidak termasuk kategori provinsi yang tingkat kerawanannya tinggi. Jadi untuk Sumsel kita kategori rawan sedang, untuk indeksnya Sumsel diangka 5,56 persen," ujar mantan Ketua KPU Ogan Ilir (OI) ini.
Dia mengatakan politik uang bukan hanya di Sumsel tapi di juga di seluruh wilayah Indonesia. Massuryati mengatakan bahawa peserta pemilu atau sebagai peserta dalam hal ini partai politik sudah paham tetapi masih saja melakukan hal-hal yang melanggar ini. Politik uang, sambungnya, sudah dilarang Undang-undang .
"Money politik tidak boleh dan ancaman hukumnya sudah jelas, tapi masih saja money politik tetap dilakukan dan ada juga sekelompok masyarakat memang mengharapkan ada uang kita jalan, tidak ada uang kadang mereka jadi malas ini mindset yang harus diubah oleh Bawaslu," ungkapnya.
Artinya, Bawaslu harus memberi pemahaman kepada seluruh rakyat pemilih, kepada peserta bahwa hal ini jangan dilakukan karena ini jelas akan merusak perjalanan demokrasi negara kita nanti.
Terkait dengan itu, Massuryati mengaku Bawaslu Sumsel akan turun dan memberi sosialisasi kepada masyarakat, jangan mudah diperdaya atau diiming-imingi dengan uang oleh peserta pemilu dengan nilai rupiah yang jauh sangat kecil dibandingkan masa jabatan mereka yang kinerjanya 5 tahun ke depan.
"Kita harus merubah mindset masyarakat bahwa money politik ini sangat berbahaya dalam proses pemilihan Indonesia. Untuk tingkat kerawanan ini Pileg dan Pilpres," katanya.
(bpa/bpa)
