.webp)
Kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan bercorak Buddha tertua ke-3 di Nusantara.
Kerajaan Sriwijaya berpusat di tepian sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Masa kejayaannya berlangsung sejak abad ke-7 hingga ke-13 Masehi.
Kejayaan Sriwijaya ini diceritakan dalam berbagai prasasti, salah satunya prasasti Kedukan Bukit yang menceritakan pertama berdirinya Sriwijaya pada tanggal 16 Juni 682 M oleh Dapunta Hyang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Semasa kejayaannya, Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Kehidupan Politik di Kerajaan Sriwijaya menganut sistem kedatuan. Hal ini menunjukkan kemajuan sistem politiknya.
Sistem Kedatuan Kerajaan Sriwijaya
Dari berbagai prasasti yang ditemukan, bentuk pemerintahan Kerajaan Sriwijaya adalah kedatuan yang berarti tempat berkumpul para datu. Datu sendiri adalah orang yang dihormati atau sesepuh.
Sistem kedatuan ini menggambarkan Kerajaan Sriwijaya yang terdiri dari mandala (provinsi).
Mandala-mandala tersebut membentuk sebuah perkumpulan yang dikepalai oleh seorang Datu. Datu memiliki peran sebagai "primus interpares".
Hal ini menunjukkan peran datu yang tidak hanya sebagai ketua tetapi juga berperan sebagai orang tua yang dihormati keberadaannya. Datu ini dipilih oleh para putra dari keturunan kerajaan.
Datu juga memiliki tingkat sosial dalam kehidupan politik di Sriwijaya. Tingkat pertama dipegang oleh putra datu yang utama Yuwaraja (Putra Mahkota) atau disebut raja muda.
Kemudian ada putra yang bergelar Pratiyuwaraja. Selain itu ada juga Rajaputra yang tidak punya hak atas tahta apapun karena merupakan anak dari selir.
Alasan Kerajaan Sriwijaya Menganut Sistem Kedatuan
Kehidupan Politik di Kerajaan Sriwijaya menerapkan sistem kedatuan. Ada beberapa alasan yang mendasari hal ini.
Menurut Pradhani dalam buku Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam Hukum Indonesia Kini, salah satu aspek yang kuat di Kerajaan Sriwijaya adalah kemaritimannya.
Bahkan, Sriwijaya juga memiliki aturan wilayah maritim. Oleh karena itu, Sriwijaya lebih cocok untuk menganut kedatuan.
Secara umum, berikut beberapa alasan mengapa Kerajaan Sriwijaya menganut sistem kedatuan:
1. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Kerajaan Sriwijaya tidak sekuat kerajaan lainnya.
2. Kerajaan Sriwijaya fokus pada bidang perdagangan dan jaringannya.
3. Sriwijaya disebut kedatuan karena adanya proses penyebaran agama Buddha yang kuat di Indonesia hingga ke Asia Tenggara.
Demikianlah penjelasan tentang kehidupan politik di Kerajaan Sriwijaya yang menganut sistem Kedatuan. Semoga bermanfaat.
(des/inf)
