Pertamina Perketat Pengawasan BBM Subsidi, QR Code Pelanggar Bisa Diblokir

Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) memperkuat pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Pulau Bangka. Salah satu langkah adalah pemblokiran QR Code dan nomor polisi kendaraan apabila ditemukan pelanggaran dalam pembelian BBM subsidi berdasarkan hasil verifikasi.

Penguatan pengawasan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Selasa (27/10) lalu. Pertemuan ini juga melibatkan pembahasan mengenai koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan terkait dalam mengoptimalkan penyaluran BBM.

Sejumlah persoalan menjadi perhatian bersama dalam RDP tersebut, mulai dari evaluasi kuota dan ketersediaan stok BBM, kelancaran distribusi, peningkatan pelayanan di SPBU, penanganan antrean kendaraan, hingga penguatan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, mengatakan Pertamina terus memantau dan mengevaluasi realisasi penyaluran BBM untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Pelaksanaannya tetap mengacu pada alokasi dan ketentuan yang berlaku.

"Pertamina Patra Niaga terus berupaya menjaga ketersediaan stok BBM, baik di fuel terminal maupun SPBU, serta mengoptimalkan pola distribusi dengan memprioritaskan SPBU yang memiliki tingkat konsumsi tinggi dan membutuhkan penguatan pasokan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan penyaluran BBM kepada masyarakat," jelasnya.

Selain menjaga pasokan, Pertamina juga berupaya meningkatkan pelayanan di SPBU melalui penyesuaian jumlah operator, optimalisasi fasilitas pengisian yang tersedia, serta pengaturan jam operasional berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing SPBU.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar proses pengisian BBM sekaligus mengurangi kepadatan antrean kendaraan di SPBU.

Sementara itu, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi diperkuat melalui pemantauan transaksi menggunakan Program Subsidi Tepat. Pertamina juga mengevaluasi transaksi yang terindikasi tidak sesuai ketentuan.

Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan pelanggaran, Pertamina dapat menerapkan pemblokiran QR Code maupun nomor polisi kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran.

Dalam RDP tersebut, turut dibahas usulan integrasi sistem CCTV SPBU dengan Kepolisian untuk memperkuat pengawasan. Namun, rencana tersebut masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait, terutama mengenai aspek teknis, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku.

"Pertamina Patra Niaga menyambut baik perhatian dan masukan DPRD serta seluruh pemangku kepentingan. Kami akan terus memperkuat koordinasi dan pengawasan agar penyaluran BBM dapat berjalan sesuai ketentuan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tambah Rusminto.

Pertamina Patra Niaga juga mengimbau masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya serta menjaga ketertiban selama melakukan pengisian di SPBU.