Wakil Bupati Merangin A. Khafidh menyoroti 53 desa yang belum menginput data layanan kesehatan ibu dan anak. Padahal, jumlah anak stunting di Kabupaten Merangin, Jambi, tercatat turun dari 759 anak menjadi 671 anak hingga Agustus 2026.
"Garda terdepan penanganan stunting itu ada di desa dan kelurahan, karena di sinilah sasaran ibu hamil, bayi, dan balita berada. Tetapi ini untuk 53 desa kini belum ada input data," kata Khafidh, Rabu (14/10/2026).
Pembahasan soal stunting ini disampaikan oleh Wabup saat membuka kegiatan Rakor Aksi Bina Bangda dan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Kabupaten Merangin 2026. Kegiatan itu dilakukan di Aula Depati Payung Bappeda Merangin.
Berdasarkan data per 10 Oktober 2026, kata Khafidh, sebanyak 53 dari 205 desa di Merangin atau sekitar 25,85 persen belum melakukan penginputan data melalui aplikasi Electronic Human Development Worker (eHDW).
Khafidh meminta pemerintah desa segera melengkapi data agar program penanganan stunting berjalan tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah desa dan kelurahan menjadi garda terdepan karena berhubungan langsung dengan ibu hamil, bayi, dan balita.
"Jadi saya minta kepala desa dan lurah mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk pemberian makanan tambahan (PMT) lokal serta mendukung operasional Posyandu. Selain itu, validitas data melalui e-PPGBM dan eHDW harus dipastikan tercatat secara menyeluruh," ujar Khafidh.
Di sisi lain, Pemkab Merangin mengapresiasi enam desa dengan capaian penginputan eHDW tertinggi berdasarkan dasbor Oktober 2026. Keenam desa tersebut yakni Sinar Gading dengan capaian 98,56 persen, Muara Delang 98,54 persen, Bungo Tanjung 97,86 persen, Nilo Dingin 97,81 persen, Lubuk Pungguk 97,76 persen, dan Rawa Jaya 96,79 persen.
Menurut Khafidh, capaian tersebut diharapkan menjadi contoh bagi desa lainnya untuk meningkatkan kedisiplinan dalam pendataan dan pelayanan kesehatan ibu serta anak.
Sementara itu, data e-PPGBM Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin mencatat jumlah anak stunting pada awal 2026 sebanyak 759 anak dengan prevalensi 2,83 persen. Pada Agustus 2026, jumlahnya turun menjadi 671 anak atau berkurang 88 anak.
Pemkab Merangin terus melakukan intervensi melalui 31 indikator layanan untuk menekan angka stunting dan mencegah munculnya kasus baru.
Khafidh meminta para camat menggelar lokakarya mini stunting setiap bulan, melaksanakan rembuk stunting tahunan, serta mengevaluasi alokasi APBDes dua kali dalam setahun.
Dia juga menekankan pentingnya sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendukung penyediaan air bersih, sanitasi layak, ketahanan pangan keluarga, hingga pemenuhan protein hewani bagi anak.
"Melalui rapat koordinasi ini, hilangkan ego sektoral. Mari satukan langkah dan pastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi ibu hamil dan anak balita di Kabupaten Merangin," tutup Khafidh.
Simak Video "Video: Kepulauan Riau Raih Juara Terbaik Penurunan Kemiskinan dan Stunting"
(dai/dai)