Bansos PKH September 2026 Tahap 3: Cek Penerima, Nominal-Solusi Sanggah

Bansos PKH atau Program Keluarga Harapan — Ilustrasi bansos PKH. (Foto: Gemini AI)

Palembang -

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah memulai penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 3 sejak pertengahan Juli 2026. Penyaluran pada bulan September 2026 ini menjadi periode terakhir untuk pencairan Tahap 3 yang mencakup alokasi tiga bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.

Masyarakat cukup menyiapkan 16 digit NIK KTP untuk melakukan pengecekan data secara otomatis pada sistem resmi Kemensos. Apabila nama belum terdaftar padahal memenuhi kriteria keluarga kurang mampu, masyarakat dapat mengajukan diri melalui mekanisme pemutakhiran data desil di desa atau kelurahan setempat.

Desil Penerima Bansos PKH Tahap 3

Dilansir dari akun Instagram resmi Dinsos Sleman, penerima PKH pada tahun 2026 difokuskan bagi masyarakat yang terdata pada desil 1 hingga desil 4. Target penerima manfaat tahun ini mencakup 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terbagi ke dalam sejumlah kategori khusus.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kategori penerima tersebut meliputi ibu hamil, anak usia dini/balita, siswa sekolah (SD, SMP, dan SMA), penyandang disabilitas berat, lanjut usia, hingga korban pelanggaran HAM berat. Setiap penerima akan mendapatkan alokasi dana yang berbeda-beda sesuai dengan kategori spesifik yang terdaftar dalam sistem Kemensos.

Cara Cek Bansos PKH September 2026

Untuk memastikan status kepesertaan sebagai penerima manfaat, masyarakat tidak perlu repot datang ke kantor pemerintahan karena pengecekan dapat dilakukan dari rumah secara online. Berikut adalah panduan lengkap cara cek bansos PKH menggunakan HP:

1. Melalui Situs Resmi Cek Bansos Kemensos

Buka halaman situs https://cekbansos.kemensos.go.id/
Masukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP
Ketik kode huruf (captcha) yang muncul pada kolom verifikasi.
Klik tombol "Cari Data".

Apabila terdaftar sebagai KPM, status bantuan akan menunjukkan keterangan "YA" pada kolom PKH. Bagi penerima bantuan BPJS PBI, sistem akan menampilkan periode status aktif yang berlaku.

2. Cara Cek Bansos BPNT via Aplikasi

Pengecekan menggunakan aplikasi Cek Bansos Kemensos dilakukan secara online dengan cara mengunduh di Play Store atau App Store. Setelah aplikasi terunduh, detikers bisa mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

Buka aplikasi Cek Bansos Kemensos
Masuk ke menu "Cek Bansos"
Masukkan nomor NIK 16 digit dengan benar
Klik "Cari Data"

Secara otomatis akan muncul data yang dicek dengan keterangan desil dan status penerima bansos atau bukan. Cek pada bagian bansos BPNT, apabila tertulis "Ya" maka nomor NIK tersebut berhak mendapatkan bansos. Jika "Tidak" berarti bukan penerima bansos.

Rincian Nominal Bansos PKH 2026

Besaran dana bantuan PKH disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing kelompok penerima manfaat. Terdapat delapan kategori penerima bansos PKH 2026 dengan rincian nominal alokasi per tahun dan per tahap sebagai berikut:

Ibu Hamil: Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 per tahap)
Anak Usia Dini/Balita: Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 per tahap)
Siswa SD: Rp900.000 per tahun (Rp225.000 per tahap)
Siswa SMP: Rp1.500.000 per tahun (Rp375.000 per tahap)
Siswa SMA: Rp2.000.000 per tahun (Rp500.000 per tahap)
Disabilitas Berat: Rp2.400.000 per tahun (Rp600.000 per tahap)
Lanjut Usia (60+ Tahun): Rp2.400.000 per tahun (Rp600.000 per tahap)
Korban Pelanggaran HAM Berat: Rp10.800.000 per tahun (Rp2.700.000 per tahap)

Solusi Jika NIK KTP Belum Terdaftar Bansos

Mengutip situs Sistem Online Data Penerima Bantuan Sosial (Solidaritas) Provinsi Jabar, kendala NIK KTP yang belum terdaftar atau tertolak umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya kriteria administrasi, dianggap mampu oleh penilaian pemerintah, telah menerima bansos jenis lain, atau terjadi kesalahan input data.

Bagi masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar, pengusulan data dapat dilakukan melalui fitur "Usul Sanggah" pada Aplikasi Cek Bansos atau melapor ke desa untuk dimasukkan dalam Musyawarah Desa (Musdes).

Solusi Pemulihan Bansos Jika Desil Terindikasi Judi Online (Judol)

Bagi KPM yang mendapati kepesertaannya terblokir akibat terindikasi transaksi judi online (judol) padahal tidak pernah memainkannya, proses sanggahan resmi dapat diajukan melalui mekanisme administrasi desa. KPM wajib menemui operator SIKS-NG di kantor desa/kelurahan untuk membuka menu khusus sanggah bansos kategori judi online.

Proses sanggahan tersebut membutuhkan unggahan dokumen pendukung berupa surat pernyataan/berita acara klarifikasi yang divalidasi perangkat desa serta foto kondisi rumah terbaru yang terverifikasi pada sistem profil DTSEN. Setelah berkas diunggah oleh operator, verifikator Dinas Sosial akan meninjau ulang kelayakan KPM untuk memulihkan status kepesertaan bansosnya.