.webp)
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru turun langsung meninjau sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) penyalur Biosolar di kawasan Paloba (Palembang, Ogan Ilir, dan Banyuasin) guna memastikan penyebab antrean panjang kendaraan yang selama beberapa waktu terakhir menimbulkan kemacetan di sejumlah ruas jalan.
Peninjauan dilakukan bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), aparat kepolisian, serta perangkat daerah terkait sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM bersubsidi di Sumsel.
Pada tinjauan awal, Herman Deru mengunjungi SPBU di Jalan Tanjung Api-Api dan SPBU di Jalan Noerdin Pandji, Palembang. Selain itu, dia juga meninjau SPBU di Km 7, Sukajadi Banyuasin, Alang-Alang Lebar samping Citra Grand City, dan di Pegayut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan secara langsung kondisi di lapangan agar solusi yang diambil benar-benar berdasarkan fakta.
"Hari ini kita turun langsung ke lapangan bersama Pertamina dan pejabat terkait. Saya ingin melihat fakta di lapangan, bukan hanya di Palembang, tetapi juga berdasarkan informasi yang kami terima dari kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, khususnya wilayah Paloba yang menjadi pintu masuk ke Kota Palembang," ujar Herman Deru, Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan, setelah Pemerintah Provinsi Sumsel berkoordinasi dengan BPH Migas, pasokan Biosolar telah ditambah sehingga antrean kendaraan mulai berkurang. Namun demikian, pemerintah masih ingin memastikan penyebab antrean yang masih terjadi di beberapa lokasi.
"Beberapa hari ini antrean memang mulai berkurang karena kita sudah bersepakat dengan BPH Migas untuk menambah pasokan BBM. Tetapi pertanyaannya, mengapa antrean masih tetap panjang? Itu yang ingin kita cari jawabannya," katanya.
Menurut Herman Deru, evaluasi difokuskan pada seluruh rantai pelayanan, mulai dari kecepatan pengisian BBM, sistem pembayaran, kesiapan operasional SPBU hingga kemungkinan adanya penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Hasil pemantauan menunjukkan satu kali pengisian Biosolar senilai sekitar Rp 900 ribu memerlukan waktu rata-rata 8,5 menit. Ia juga mengusulkan kepada Pertamina agar penggunaan selang nozzle yang lebih panjang dapat dipertimbangkan sehingga kendaraan tetap dapat dilayani tanpa harus menyesuaikan posisi tangki di sisi kanan maupun kiri kendaraan.
"Kami mengusulkan agar selang nozzle dibuat lebih panjang sehingga dapat menjangkau kendaraan dari kedua sisi. Dengan begitu proses pelayanan menjadi lebih fleksibel dan antrean dapat berkurang," ujarnya.
Meski demikian, Deru menegaskan bahwa dugaan penyimpangan bukan menjadi fokus utama dalam peninjauan tersebut. Pemerintah lebih mengutamakan pembenahan sistem distribusi dan pelayanan agar masyarakat memperoleh akses BBM yang lebih cepat dan nyaman.
Berdasarkan hasil evaluasi lapangan dan rapat koordinasi bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel serta unsur kepolisian, Pemprov Sumsel selanjutnya menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengurai antrean Biosolar.
Salah satu langkah utama yang disepakati adalah mengoptimalkan operasional SPBU penyalur Biosolar selama 24 jam. SPBU yang sebelumnya menghentikan pelayanan Biosolar pada malam hari diminta tetap melayani masyarakat sepanjang waktu. Pertamina juga menyatakan kesiapannya menjamin ketersediaan pasokan, termasuk melakukan penambahan distribusi apabila diperlukan.
Berdasarkan pemetaan terbaru, antrean kendaraan kini hanya terkonsentrasi di beberapa titik tertentu, salah satunya SPBU di kawasan Citra Grand City yang berada di jalur strategis keluar masuk Kota Palembang. Sementara itu, sejumlah lokasi yang sebelumnya mengalami kemacetan akibat antrean, seperti kawasan Simpang Bandara, kini mulai menunjukkan kondisi lalu lintas yang lebih lancar.
Selain operasional 24 jam, pemerintah bersama Pertamina tengah menyusun mekanisme pelayanan khusus pada malam hari, yakni pukul 21.00 WIB hingga 05.00 WIB. SPBU yang memiliki kesiapan petugas pengatur antrean (marshalling) akan diprioritaskan untuk tetap melayani masyarakat dengan dukungan pasokan Biosolar yang memadai.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mempersempit ruang gerak praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk aktivitas lansir, yang berdasarkan hasil pemantauan kini menunjukkan tren penurunan.
Herman Deru berharap sinergi antara pemerintah, Pertamina, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar distribusi Biosolar semakin tertib, tepat sasaran, dan tidak lagi menimbulkan antrean panjang maupun kemacetan.
Berdasarkan data, terdapat 164 SPBU di Sumatera Selatan, dengan 48 SPBU berada di Kota Palembang. Kondisi operasional masing-masing SPBU berbeda, mulai dari SPBU yang tidak menyalurkan Biosolar, SPBU yang telah beroperasi selama 24 jam, hingga SPBU yang masih menerapkan pengaturan jam pelayanan untuk BBM bersubsidi. Pemerintah memastikan evaluasi akan terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
