.webp)
Sebuah postingan memperlihatkan warga bergotong royong memperbaiki jalan penghubung Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dan Musi Rawas, Sumatera Selatan, viral di media sosial. Dalam unggahan itu disebutkan jalan diperbaiki secara swadaya karena tak kunjung mendapat penanganan dari pemerintah maupun pihak perusahaan.
Jalan tersebut berada di Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Muratara, Sumatera Selatan. Diketahui Kondisi jalan itu mengalami kerusakan cukup parah dengan genangan air dan lumpur di sejumlah titik sehingga menyulitkan kendaraan yang melintas.
Perbaikan tersebut diketahui dilakukan oleh masyarakat yang memiliki lahan perkebunan di sekitar lokasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah seorang warga Desa Pauh berinisial AR mengaku kecewa terhadap Pemerintah Desa Pauh dan pihak perusahaan karena dinilai belum menunjukkan upaya maksimal memperbaiki jalan tersebut.
"Perusahaan kemarin hanya mengerjakan sampai Sungai Tebengan. Sekarang dilanjutkan masyarakat yang punya kebun di sekitar jalan itu. Kami sangat kecewa kepada pemerintah desa dan perusahaan karena tidak bisa memperbaikinya, padahal lokasinya sudah dekat dengan yang dikerjakan sebelumnya," ujarnya.
Menurutnya, jalan tersebut sebelumnya kerap dilintasi kendaraan operasional dua perusahaan. Perusahaan itu sempat berjanji memperbaiki jalan menggunakan dana corporate social responsibility (CSR), namun hingga kini belum terealisasi.
"Jalan ini dulu sering dilalui kendaraan dua perusahaan. Pernah ada janji akan diperbaiki menggunakan dana CSR, tetapi setelah jalannya rusak justru tidak diperbaiki," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Desa (Sekdes) Pauh, Aan Rihardi membantah narasi yang menyebut jalan tersebut diperbaiki secara swadaya akibat pemerintah tidak bertindak.
"Itu kan omongan dia. Yang memviralkan tidak konfirmasi ke pihak pemerintah desa. Dia sudah saya telepon, tapi tidak diangkat," katanya, Rabu (8/7/2026).
Aan mengungkapkan pihak yang mengunggah postingan viral itu merupakan warga berinisial S yang memiliki kebun di sekitar lokasi jalan.
"Jalan itu memang wilayah kerja kami di Desa Pauh. Yang membuat berita viral itu oknum perangkat Desa Pauh I berinisial S karena di sana ada lokasi kebunnya. Jalan itu rusak bekas banjir sehingga kami belum sempat ke lokasi," ujarnya.
Ia menjelaskan pemerintah desa telah lebih dulu berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk melakukan perbaikan jalan tersebut sebelum diklaim jalan tersebut diperbaiki secara swadaya oleh warga.
"Sejak 2024 truk tidak pernah lewat karena banjir. Baru pada 2026, saat banjir sudah tidak ada, kami mulai bergerak memperbaiki jalan itu. Akhirnya pada 13 April 2026 kami bertemu dengan investor PT SAP untuk meminta bantuan memperbaiki jalan di Desa Pauh dengan penimbunan, pemasangan batu, dan gorong-gorong di titik-titik yang rendah. Permintaan itu disanggupi PT SAP," katanya.
"Proses perbaikan sudah berjalan sejak saat itu hingga 3 Juni 2026, pekerjaannya sudah sampai Sungai Tebengan. Itu tunggal beberapa ratus meter lagi menuju titik yang disebut sebagai perbaikan swadaya itu," sambungnya.
Namun proses perbaikan terkendala karena ada warga yang disebut menghalangi pihak perusahaan melakukan survei sehingga perbaikan pun dihentikan.
"Salah satu warga melihat ada pihak perusahaan mau survei jalan malah ditahan, tidak boleh lewat dan dipasang portal. Alat berat, kendaraan pengangkut minyak, bahkan motor milik perusahaan yang hendak memperbaiki jalan juga tidak boleh lewat sehingga mereka akhirnya pergi," ujarnya.
Menurutnya, jalan tersebut merupakan jalan pemerintah yang menghubungkan Muratara hingga ke arah Prabumulih.
"Jalan itu dibuka tahun 2010 oleh PT SAP, kemudian disambung ke jalan transmigrasi translok," katanya.
Aan mengatakan saat ini kondisi jalan sudah mulai mengering karena musim kemarau. Namun proses pengerasan jalan belum bisa dilakukan karena dihalangi oleh oknum preman.
"Sekarang jalannya sudah kering. Belum bisa dilakukan pengerasan karena ada oknum preman yang meminta jatah atau fee. Kami dari pemerintah desa tidak menerima keuntungan apa pun dari perusahaan karena yang diterapkan adalah program CSR. Jalan itu juga bukan jalan desa, melainkan jalan lintas kabupaten," jelasnya.
Akibat kejadian tersebut, Aan mengungkapkan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten agar status jalan tersebut diperjelas.
"Kami akan melakukan mediasi dengan pihak kecamatan agar diteruskan ke kabupaten dan dinas terkait untuk mencari solusi, termasuk mengusulkan penetapan status jalan melalui SK. Kalau sudah ada SK, warga tidak bisa lagi menghalangi karena itu jalan lintas kabupaten, bukan jalan desa," ujarnya.
