.webp)
Rencana penurunan dana transfer ke daerah (TKD) pada 2027, dipastikan bakal berdampak terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sumatera Selatan. Fokus Pemprov Sumsel akan dialihkan pada pemeliharaan infrastruktur.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan menurunnya TKD akan membuat APBD Sumsel semakin tergerus. Sehingga, rencana pembangunan infrastruktur akan ditunda. Dia hanya akan berfokus pada infrastruktur yang prioritas.
"Jadi, kalau dalam kaitan dengan RPJMD, kita ini kan membangun infrastruktur, kalau pendapatan kurang, bagaimana kita mengeksekusi perencana RPJMD. Tapi, kita tidak boleh mengeluh. Jadi, nanti kita optimalkan pada pemeliharaan. Infrastruktur akan kita optimalkan pada pemeliharaan, jadi jangan dulu berencana membangun yang memang tidak diperlukan," ujar Deru, Jumat (3/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengungkapkan, rencana pemangkasan TKD dari pemerintah pusat akan didiskusikan bersama Sekretaris Daerah Sumsel.
"Kita masih diskusikan dahulu, apa sih jalan keluarnya. Nanti akan dibahas bersama Pak Sekda dulu," ungkapnya.
Sementara itu, Sekda Sumsel Edward Candra mengatakan akan melakukan penyesuaian kembali postur APBD 2027, menyusul adanya rencana pemangkasan kembali TKD ke daerah.
"Iya, kita akan lakukan penyesuaian. Kita sudah dari tahun kemarin penyesuaian, sudah dipangkas. Artinya, kualitas belanja akan kita perhatikan, pelayanan kepada masyarakat tetap yang utama. Kemudian visi dan misi kepala daerah, akan tetap dikawal," katanya.
Edward menyebut akan memaksimalkan dan melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah, untuk mengimbangi berkurangnya TKD dari pemerintah pusat.
"Kalau kita lihat, 2026 kemarin Rp 1,8 triliun berkurangnya ya. Dari Rp 5 triliun menjadi Rp 3 triliunan. Kita belum tahu untuk proyeksi 2027. Kita berharap ada kebijakan atau kabar baik untuk pemda," tambahnya.
Berkaca dari tahun sebelumnya, kegiatan pendukung yang akan dilakukan efisiensi pada tahun depan. Perjalanan dinas, operasional kantor dan lain-lan, akan kembali dipangkas.
"2025 kita sudah efisiensi, 2026 juga sudah. 2027 baseline-nya adalah 2026 ini. Kalau pendapatan kurang, kita akan coba rasionalisasi lagi untuk pengurangan. Tapi, intinya pelayanan publik kepada masyarakat harus tetap jalan," jelasnya.
"Untuk 2027, kita belum tahu ya. Kita tunggu peraturan PMK-nya ya," imbuhnya.
