.webp)
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Nusantara Sumatera Selatan (Sumsel) mengeruduk gedung DPRD Sumsel. Dalam aksinya, mereka memberi kartu merah ke pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
Bukan itu saja, mereka juga memberikan kartu merah kepada DPR, dan seluruh penyelenggara negara karena dinilai gagal menjawab berbagai persoalan masyarakat.
"Kepada pak Prabowo kami kirimkan kartu merah dari Sumsel untuk bapak dan wakil,"kata Koordinator BEM Nusantara Ilham, Senin (15/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ilham, unjuk rasa yang dilakukan hari ini menyoroti kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang dinilai dilakukan secara mendadak tanpa adanya penjelasan kepada masyarakat.
Selain itu, ia menilai Sumsel merupakan daerah yang kaya sumber daya minyak dan gas (migas), tapi masih sering menghadapi persoalan BBM.
"Saat ini Sumsel juga mengalami kelangkaan solar, sementara stok pertalite juga mulai sulit ditemukan. Kejadian ini kembali berulang
dimana saat pertamax dinaikan, pertalite di subsidi pada nantinya Pertalite hilang dari republik ini," ungkapnya.
Di sisi lain, Ilham juga menyoroti penyiraman air keras terhadap aktivis Andre Yunus yang saat ini masih bergulir di pengadilan militer. Menurutnya, mahasiswa terus menyuarakan pentingnya perlindungan terhadap aktivis karena hak dan keamanan mereka telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Jangan sampai aktivis yang menyuarakan kepentingan publik disebut antek-antek asing,"katanya.
Mahasiswa mengancam akan memberikan waktu 7x24 jam kepada Presiden Prabowo untuk merespons beragam tuntutan mahasiswa mulai dari evaluasi MBG, evaluasi Kopdes Merah Putih, harga BBM dan sembako, serta RUU TNI dan Polri yang semakin mengkhawatirkan saat ini.
"Apabila tuntutan kami ini tidak dijalankan, jangan salahkan kami akan kembali terjadi reformasi kedua seperti tahun 1998," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinielaldie mengaku akan meneruskan tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat dan DPR RI karena mayoritas tuntutan yang disampaikan merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Kami akan memperjuangkan aspirasi adik-adik mahasiswa. Jika adik-adik ingin memastikan aspirasi ini sampai ke pusat, kami siap mengajak perwakilan mahasiswa mendampingi penyampaiannya," katanya.
Menanggapi pertanyaan mengenai Koperasi Merah Putih, Andie mengatakan pada dasarnya seluruh program pemerintah memiliki tujuan baik bagi masyarakat.
Namun, apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, DPRD siap melakukan evaluasi dan menyuarakan penghentian program tersebut.
"Kalau memang terjadi penyimpangan, kita tinjau bersama-sama untuk menyuarakan agar program tersebut dihentikan," ungkapnya.
Terkait kenaikan harga BBM dan berbagai isu nasional lainnya, Andie kembali menegaskan bahwa kewenangan utama berada di pemerintah pusat dan DPR RI.
(csb/csb)
