.webp)
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memaparkan kondisi keuangan pemerintah daerah, pasca efisiensi dan pemotongan transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah. Meski begitu, janji kampanye yang dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tetap harus ditepati oleh kepala daerah.
"Yang penting bagaimana pembangunan berjalan, artinya kita ingin RPJMD jalan. RPJMD yang sudah disepakati sebagai janji kampanye kepala daerah terpilih, yang telah disepakati dalam 6 bulan bersama DPRD dan ditandatangani, pasti dinanti rakyat," ujar Deru dalam Sarasehan Nasional bertajuk Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik, Selasa (19/5/2026).
"Dan yang dibahas hari ini diharapkan menjadi pencerahan dan ada titik cerah untuk kita lakukan ke depannya," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Deru berharap, program yang dilaksanakan pemerintah juga linier atau sejalan dengan program kepala daerah di setiap wilayah. Dengan begitu, para kepala daerah tak perlu khawatir, karena tak bisa menepati janji kampanyenya.
"Namun, cerita tentang pembiayaan yang sudah kadung, yang sudah ada, bagaimana kalau daerah ini di-inject, diinfus. Bukan dalam bentuk uang, kalau bisa berupa pembangunan yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat," katanya.
"Tapi, harus linier dengan APBD yang kita ketok, dengan RPJMD yang sudah disepakati tadi (dengan DPRD)," sambungnya.
Terkait alternatif pembiayaan melalui skema obligasi, Deru menyebut akan mempelajari terlebih dahulu. Dia berharap, Sumsel bisa dijadikan role model untuk pelaksanaannya.
"Terkait obligasi, akan kami pelajari dengan seksama. Dan mungkin kalau boleh, Sumsel bisa menjadi role model dan kami siap untuk mengikuti arahan-arahan," tukasnya.
Diketahui, acara yang digelar MPR RI ini berlangsung mulai pukul 10.00 WIB pada Selasa (19/5/2026) di Aston Palembang Hotel & Conference Centre dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, regulator, akademisi, hingga sektor keuangan untuk membahas peluang penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Sarasehan Nasional ini digelar di tengah tingginya ketergantungan APBD terhadap dana transfer pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut semakin mandiri dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.
Karena itu, obligasi daerah dinilai dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam investasi publik.
Kegiatan ini juga menjadi forum diskusi untuk memperdalam pemahaman mengenai peluang, tantangan, serta langkah strategis implementasi obligasi daerah di Indonesia. Selain sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, obligasi daerah dipandang berpotensi menjadi instrumen investasi publik yang melibatkan masyarakat dan lembaga keuangan dalam pembangunan daerah.
Adapun tujuan lain dari kegiatan ini yakni meningkatkan pemahaman pemerintah daerah, legislatif, akademisi, dan masyarakat mengenai konsep serta mekanisme obligasi daerah, sekaligus mendorong partisipasi investor dalam investasi publik daerah melalui instrumen pasar modal.
(rep/rep)
