.webp)
Kecelakaan maut melibatkan bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dengan truk tangki BBM di Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum), Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumsel. Dalam kecelakaan tersebut, 16 orang dinyatakan meninggal dunia, dan 4 orang lainnya selamat.
Atas kejadian tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendesak adanya audit menyeluruh terhadap armada-armada bus ALS.
"Kejadian di Muratara ini sangat menyayat hati. Enam belas nyawa melayang dalam sekejap akibat benturan yang memicu kebakaran hebat. Kami mendesak adanya audit ketat terhadap kelayakan armada bus ALS dan kesiapan masinis jalan raya kita. Jangan sampai nyawa rakyat terus melayang akibat abainya standar keselamatan di jalur lintas," ujar Syaiful Huda dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga menyoroti faktor kelelahan (fatigue) hingga jalanan rusak yang sering menjadi penyebab kecelakaan. Ia meminta pemerintah memperketat pengawasan terkait manajemen waktu kerja awak bus dengan rute-rute panjang seperti PO ALS hingga evaluasi kondisi jalan nasional se-Indonesia
"Rute bus ALS adalah salah satu yang terpanjang di Indonesia. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap perusahaan otobus memiliki manajemen waktu kerja dan istirahat sopir yang ketat dan terpantau secara digital," ucap dia.
"Perbaikan jalan juga masuk menjadi bagian dari keselamatan, maka perlu perbaikan infrastruktur jalan," lanjut dia.
Menurut Huda, tabrakan ini menjadi sangat fatal karena melibatkan truk tangki BBM.Dia meminta evaluasi terhadap regulasi jam operasional dan pengawalan khusus bagi truk pengangkut bahan mudah terbakar di jalur-jalur rawan kecelakaan guna meminimalisir risiko fatalitas saat terjadi benturan.
"Kami juga meminta Kemenhub dan Kementerian PU untuk mengecek kembali kelayakan infrastruktur di lokasi kejadian, mulai dari marka jalan, penerangan, hingga rambu peringatan di area yang rawan terjadi tabrakan 'adu banteng'," tegasnya.
Dia juga meminta Jasa Raharja untuk segera memproses santunan bagi seluruh korban meninggal dunia dan menjamin biaya perawatan bagi korban selamat tanpa hambatan administratif. Menurutnya, kecelakaan seperti ini harus jadi dasar perombakan regulasi yang lemah
"Kita tidak boleh terbiasa dengan angka-angka kematian di jalan raya. Setiap kecelakaan harus menjadi dasar untuk merombak regulasi yang lemah. Komisi V akan memanggil pihak terkait untuk memastikan investigasi ini transparan dan menghasilkan rekomendasi yang mampu mencegah kejadian serupa terulang kembali," pungkasnya.
