Gubernur Jambi, Al Haris menyebut jika Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berdampak terhadap pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mulai menggerakkan roda ekonomi daerah di Jambi. program ini kata dia, menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda, baik bagi anak sekolah hingga ibu hamil dan kelompok rentan lainnya.
"Program ini menyasar anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui yang kurang gizi. Namun manfaatnya sangat luas, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," kata Al Haris dalam keterangan tertulis yang diterima detikSumbagsel, Sabtu (2/5/2026).
Dalam rapat konsolidasi Pelaksanaan MBG bersama Wakil Kepala BGN, Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya, serta jajaran BGN pusat, Al Haris menyebut bahwa program MBG di Jambi sudah sangat baik. Rakor ini juga digelar bersama SPPG, mitra, dan relawan di salah satu hotel di Kota Jambi.
Dikatakan Al Haris, besarnya anggaran yang beredar melalui program MBG memberi efek langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, petani, peternak, pedagang bahan pokok hingga jasa distribusi makanan di daerah.
Al Haris menilai program itu menjadi momentum penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Sebab, rantai distribusi yang terbentuk mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
"Dulu banyak yang menjual keluar daerah, sekarang cukup di Jambi saja sudah terserap. Ini tentu sangat membantu perekonomian daerah," ujar dia.
Ia menjelaskan, kebutuhan bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut turut membuka peluang besar bagi sektor usaha lokal. Pasokan beras, sayur-mayur, telur, ikan, daging hingga kebutuhan dapur lainnya disebut sebagian besar melibatkan produk dari masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
Selain itu, kata dia, keberadaan program MBG juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Mulai dari proses pengolahan makanan, distribusi hingga penyediaan bahan baku disebut melibatkan banyak masyarakat lokal.
"Hingga saat ini, tercatat 205 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah hadir, terdiri dari 173 unit operasional dan 32 unit siap operasional. Selain itu, sebanyak 302 SPPG masih dalam tahap persiapan dan survei lapangan," sebut Al Haris.
lanjut dia, jika Pemprov Jambi akan terus mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan pendidikan, tetapi juga terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kita berharap seluruh daerah di Jambi dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari program MBG dengan memperkuat produksi pangan lokal dan meningkatkan keterlibatan pelaku usaha daerah," ucap Al Haris.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa di Provinsi Jambi terdapat 446 ribu penerima manfaat MBG dengan melibatkan 545 supplier dalam rantai pasok. Setiap hari, anggaran sebesar Rp7,2 miliar berputar di seluruh kabupaten/kota di Jambi.
"Dana ini terdiri dari Rp 963,5 juta untuk honor 9.635 tenaga kerja/relawan, lalu Rp 881,5 juta untuk operasional (air minum, gas, BBM, APD, dan perlengkapan pendukung) serta Rp 4,1 miliar untuk belanja bahan pangan lokal seperti beras, daging ayam, telur, buah, dan sayur," kata Sony.
"Uang tersebut sepenuhnya mengalir di tingkat bawah karena SPPG berada di desa-desa. Dana ini masuk ke petani, peternak, pedagang beras, penjual ayam, telur, buah dan sayur. Ini yang menggerakkan ekonomi rakyat," lanjutnya
Ia menegaskan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan rantai pasok, termasuk praktik rekayasa koperasi atau pengadaan yang tidak sesuai ketentuan. Satgas MBG kabupaten/kota diminta memastikan SPPG benar-benar menyerap produk lokal.
Sony Sanjaya mengingatkan bahwa sasaran utama program MBG adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam 1.000 hari pertama kehidupan, sebelum menjangkau peserta didik secara luas.
"Kita tidak boleh terbalik. Prioritas tetap kelompok rentan," tegasnya.
Untuk menjaga kualitas layanan, mulai pekan depan BGN akan menerapkan sistem evaluasi berbasis aplikasi. Penerima manfaat dapat memberikan penilaian terkait ketepatan waktu distribusi, aroma dan rasa makanan, variasi menu, hingga kesesuaian standar operasional prosedur (SOP).
"Langkah ini dilakukan guna mencegah kejadian menonjol akibat pelanggaran SOP serta memastikan pelaksanaan MBG tetap sesuai standar," jelas Sony.
Simak Video "Video: BGN Rinci Aliran Dana Rp 1 Triliun Per Hari untuk MBG"
(dai/dai)