Susu UHT di Kota Palembang dikeluhkan kosong dan sulit didapatkan. Hal ini membuat para pelaku UMKM di Palembang yang bergerak di bidang food and beverage menjadi resah.
"Sudah beberapa hari ini kosong. Kami sudah cari kemana-mana, termasuk ke minimarket hingga agen, tidak ada yang jual," kata Syaiful, salah satu pemilik kedai kopi di PS Mall, Senin (6/4/2026).
Karena itu, kata dia, sejumlah produk minuman yang semula dijual terpaksa kosong.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Minuman yang menggunakan UHT, terpaksa tidak bisa kami jual, seperti produk minuman kopi, matcha, cokelat yang menggunakan UHT. Kami tidak bisa menjualnya karena UHT-nya tidak ada," kata dia.
Dia menyebut, perlu adanya peranan pemerintah agar memastikan produk susu UHT tersedia di pasaran agar pelaku UMKM tetap bisa beroperasional, terlebih untuk UMKM F&B.
"Kami minta tolong pemerintah bantu untuk cek dan pastikan ketersediaan susu UHT ini," kata dia.
Di sisi lain, Amrita, pelaku UMKM berbagai jenis kue tradisional di mal yang sama, mengatakan, pihaknya juga mengeluhkan kenaikan harga plastik.
"Biasanya harga plastik masih bisa ditolerir, sekarang sudah naik. Kalau harganya naik, kami bingung apakah harus menaikkan harga jual juga," kata dia.
Dia menyebut, hal itu karena plastik menjadi salah satu poin penting untuk pihaknya membungkus beragam kue jajanan pasar yang dijual.
"Plastik itu sarana yang penting untuk kami, kami berharap pemerintah dapat memberikan solusi," kata dia.
Sementara itu, Pemerintah Kota Palembang memberikan perhatian serius terhadap pengendalian inflasi daerah. Hal ini menyusul adanya laporan kenaikan harga pada sejumlah komoditas, seperti susu UHT dan produk plastik.
Dinas Perdagangan bersama Bagian Perekonomian telah diinstruksikan untuk segera turun ke lapangan. Langkah ini diambil guna menjalin koordinasi langsung dengan para distributor untuk memetakan penyebab kenaikan harga.
"Saya sudah minta dengan Dinas Perdagangan, termasuk Bagian Perekonomian untuk turun kepada para distributor," jelasnya.
Kerja sama ini diharapkan dapat segera mengurai faktor penyebab kenaikan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
Artikel ini ditulis oleh Ani Safitri peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di detikcom.
(dai/dai)











































