Kemiskinan Sumsel Capai 9,85%, Masih di Atas Nasional

Sumatera Selatan

Kemiskinan Sumsel Capai 9,85%, Masih di Atas Nasional

Widia Ardhana - detikSumbagsel
Senin, 30 Mar 2026 18:20 WIB
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (Foto: Rika Amelia)
Palembang -

Angka kemiskinan Sumatera Selatan turun menjadi 9,85 persen pada September 2025, terendah sepanjang sejarah sejak provinsi ini berdiri. Namun, capaian tersebut masih di atas standar nasional yang berada di angka 8,25 persen.

Hal itu terungkap saat Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna XXXIII DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

"Tingkat kemiskinan Sumatera Selatan per September 2025 menurun menjadi satu digit 9,85 persen. Ini menjadi catatan sejarah tersendiri dan merupakan tingkat kemiskinan terendah sejak Provinsi Sumatera Selatan terbentuk," ujarnya, Senin (30/3/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, kata dia, angka tersebut belum mencapai standar nasional yang sebesar 8,25 persen.

"Akan tetapi jika dibandingkan nasional, tingkat kemiskinan Sumatera Selatan masih di atas nasional yang sebesar 8,25 persen," sambungnya.

ADVERTISEMENT

Begitu juga pada IPM Sumsel 2025 tercatat 74,76. Ia mengatakan sudah tujuh tahun berturut-turut masuk kategori tinggi, namun masih di bawah capaian nasional yakni 75,90

"Indeks Pembangunan Manusia tahun 2025 mencapai 74,76 dan merupakan tahun ketujuh status IPM kategori tinggi, namun capaian ini masih berada di bawah capaian nasional yang sebesar 75,90," ujarnya.

Sementara itu, dua indikator Sumsel berhasil melampaui nasional. Ekonomi Sumsel tumbuh 5,35 persen, lebih tinggi dari nasional 5,11 persen. Pengangguran terbuka pun turun menjadi 3,69 persen dari angka nasional 4,74 persen.

"Dari tahun ke tahun tingkat pengangguran terbuka Sumsel selalu lebih baik dari nasional," katanya.

Gubernur mengakui masih banyak yang harus dikejar dan menjadi tantangan pembangunan di 2026.

"Tantangan dan isu besar pembangunan tahun 2026 yaitu kemiskinan dan stunting masih harus kita turunkan. Layanan pendidikan dan kesehatan belum juga optimal. Pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas harus kita optimalisasi," tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh Widia Ardhana peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di detikcom




(dai/dai)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads