.webp)
Kementerian Sosial memastikan akan kembali melakukan pembukaan tambahan Sekolah Rakyat. Sekolah ini ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026.
Dilansir detikNews, percepatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera dalam waktu singkat.
Wakil Menteri Sosial RI (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyebut tambahan Sekolah Rakyat ini berada di luar tahapan pengembangan yang telah berjalan sebelumnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu lokasi yang tengah disiapkan adalah Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan (PPSDMAP) milik Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar).
"Yang sekarang sedang kita survei ini tambahan. Jadi di luar tahap satu, dan dua maupun di luar tahap tiga. Ini ada perintah (Sekolah Rakyat) tambahan yang kita bersama-sama harus kita laksanakan karena ini perintahnya Bapak Presiden Prabowo. Beliau meminta bulan April ini harus sudah buka," ujar Agus, dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3/2026)..
Agus menjelaskan, tambahan Sekolah Rakyat ini melengkapi tahapan yang sudah berjalan. Pada tahap pertama, pemerintah telah mengembangkan rintisan di 166 titik dengan memanfaatkan gedung yang tersedia.
Tahap kedua kini masuk pada pembangunan sekolah permanen di 104 lokasi, disusul tahap ketiga dengan persiapan sekitar 100 titik.
Sebagai upaya mengejar target April, pemerintah mengoptimalkan penggunaan fasilitas milik kementerian dan lembaga (K/L). Salah satunya dukungan dari Kemenhub yang menyediakan sejumlah institusi pendidikan untuk difungsikan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.
"Alhamdulillah dalam proses ini, satu hari dua hari ini ternyata Kemenhub memberikan tempat-tempat yang selama ini digunakan untuk pelatihan, nanti akan digunakan untuk Sekolah Rakyat," kata Agus.
Agus mengatakan percepatan ini mengedepankan prinsip fungsional. Fasilitas utama seperti ruang kelas, asrama, dan tempat makan menjadi prioritas agar kegiatan belajar dapat segera berjalan, sementara sarana pendukung lainnya akan dilengkapi secara bertahap.
"Yang penting ada kelas dulu, ada asrama dulu, terus ada tempat makan. Yang lain-lain nanti bisa menyesuaikan sambil proses belajar mengajar berjalan," kata Agus.
Proses asesmen kelayakan lokasi tetap dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI (PU) untuk memastikan kesiapan infrastruktur dasar. Penyesuaian ruang dilakukan secara cepat agar memenuhi standar minimal penyelenggaraan pendidikan berasrama.
Agus bersama jajaran pejabat meninjau langsung Asrama A dan Auditorium. Peninjauan meliputi kamar tidur, ruang makan, ruang kelas, hingga lapangan yang difungsikan sebagai area serbaguna. Seusai meninjau PPSDMAP, Agus melanjutkan kunjungan ke lokasi calon Sekolah Rakyat lain di Tagana Centre Kemensos.
Sekretaris Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Strategis KemenPU Essy Asiah menilai lokasi PPSDMAP Kemenhub secara umum layak digunakan sebagai Sekolah Rakyat.
"Secara arsitek juga sudah tinggal kita pembenahan. Jadi ini dalam waktu dua minggu sih aman banget lah ya insyaallah," kata Essy.
"Jadi mungkin kita paling ada beberapa kerusakan-kerusakan kecil, seperti retakan atau plafon. Jadi secara prinsip awal ini bisa kita gunakan untuk April," sambungnya.
Sebagai informasi PPSDMAP memiliki luas sekitar 11 hektare, dengan potensi pemanfaatan meliputi 5 ruang kelas, asrama, ruang makan dan sarana olahraga serta musala di Gedung A dan Gedung Auditorium.
"Jadi nanti bisa total 76 kamar, kalau per kamar 2 orang berarti 152 (siswa). kalau 4 (siswa) per kamar bisa lebih dari itu," kata Kepala PPSDMAP sekaligus Plt. Sekretaris BPSDM Perhubungan Kemenhub Ali Fikri.
"Termasuk ruang makan di lantai 1, lobby bisa dimanfaatkan untuk ruang guru," lanjutnya.
Lokasi yang ditinjau berada di Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Area tersebut memiliki luas bangunan mencapai 4.280,25 meter persegi. Fasilitas yang ditinjau meliputi lapangan, ruang makan, asrama, aula, hingga ruang kantor.
Sekolah Rakyat di lokasi ini ditargetkan mampu menampung 100 siswa jenjang SD dan SMP, dengan masing-masing dua rombongan belajar.
(dai/dai)
