Anggota DPR RI Edi Purwanto turun langsung ke lapangan untuk mengecek pelaksanaan Jalan Inpres di beberapa desa di Jambi. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan penggunaan dana APBN berjalan optimal, tepat sasaran.
"Beberapa hari ini, saya sengaja turun ke beberapa desa di Jambi yang mendapatkan bantuan perbaikan jalan melalui dana APBN yakni jalan Inpres. Saya ingin memastikan kualitas pengerjaan jalan serta kesesuaiannya dengan perencanaan, karena jalan ini nanti akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya warga di desa-desa," kata Edi Purwanto, Selasa (23/12/2025).
Edi yang juga Anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi turun langsung ke Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Sarolangun untuk mengecek pengerjaan jalan Instruksi Presiden (Inpres). Peninjauan lapangan ini dilakukan guna memastikan pembangunan jalan yang bersumber dari APBN tersebut berjalan sesuai perencanaan dan standar kualitas.
"Saya bersama Pak Bupati melihat langsung dan memastikan pengerjaan Inpres Jalan Daerah ini berjalan dengan baik. Berdasarkan rapat dengan Kepala Balai, seluruh pekerjaan harus clear pada 31 Desember," ujarnya.
Edi menekankan pentingnya menjaga kualitas jalan. Ia menyebut Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi telah memberikan garansi ketahanan jalan hingga 10 tahun.
"Kalau kualitasnya baik dan bertahan lama, anggaran pembangunan bisa dialihkan ke daerah lain yang juga membutuhkan," tambahnya.
Dia menyoroti kondisi geografis Kabupaten Kerinci yang hampir 60 persen wilayahnya merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Menurutnya, kondisi tersebut membuat dukungan pemerintah pusat menjadi sangat krusial dalam pembangunan infrastruktur.
"Infrastruktur yang dibangun melalui program Jalan Inpres diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, menekan biaya distribusi hasil pertanian, serta membuka akses ekonomi antarwilayah yang selama ini terkendala kondisi jalan," ucap Edi.
DPR RI juga menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar proyek tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi memiliki daya tahan jangka panjang. Selain aspek teknis, kata Edi, perhatian terhadap kondisi sosial dan lingkungan sekitar menjadi bagian dari evaluasi, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan seimbang dan berkelanjutan.
"Peninjauan lapangan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen kita dari DPR RI dalam mengawal belanja negara agar APBN digunakan secara akuntabel dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Khususnya Jambi yang menjadi wilayah dan daerah saya," sebut Edi.
Sementara itu, pembangunan Jalan Instruksi Presiden (Inpres) di Provinsi Jambi hampir rampung. Hingga saat ini, progres fisik proyek strategis tersebut telah menembus angka 82 persen.
"Dengan progres yang sudah mencapai 82 persen, saat ini pekerjaan difokuskan pada penyelesaian akhir dan peningkatan kualitas konstruksi. Kami optimistis jalan ini segera rampung dan dapat dimanfaatkan secara maksimal," kata Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi, Dedy Hariadi.
Dedy Hariadi mengatakan, percepatan terus dilakukan di sejumlah ruas jalan yang masuk dalam program Jalan Inpres. Upaya ini dilakukan agar manfaat infrastruktur segera dirasakan masyarakat, khususnya dalam mendukung kelancaran mobilitas dan distribusi logistik di daerah.
"Program Jalan Inpres merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat konektivitas antarwilayah guna mendukung swasembada pangan dan kemandirian energi di daerah," ujar Dedy
Di Provinsi Jambi, Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPJN Jambi mengalokasikan anggaran sebesar Rp246.903.063.948 pada Tahun Anggaran 2025 untuk merealisasikan program strategis tersebut.
Dedy menjelaskan, paket pekerjaan jalan Inpres di Provinsi Jambi dibagi menjadi dua tahap. Tahap I terdiri dari 7 paket pekerjaan fisik dan 4 paket pengawasan dengan total anggaran sebesar Rp194.955.452.600. Sementara Tahap II mencakup 3 paket pekerjaan fisik dan 1 paket pengawasan dengan nilai anggaran Rp51.947.611.348.
Secara sebaran wilayah, pekerjaan IJD di Provinsi Jambi meliputi lima kabupaten/kota, yakni Kabupaten Batang Hari sebanyak dua paket, Kabupaten Merangin satu paket, Kabupaten Sarolangun tiga paket, Kota Sungai Penuh dua paket, dan Kabupaten Kerinci dua paket.
"Dengan progres yang telah melampaui 80 persen, Jalan Inpres di Jambi diproyeksikan segera menjadi tulang punggung konektivitas daerah dan mendukung agenda nasional yang berkelanjutan," ucap Dedy.
Simak Video "Video: Tok! Paripurna DPR Setujui RAPBN 2026, Belanja Negara Rp 3.842,7 T"
(dai/dai)