Kenapa Pembatalan Kelulusan PPPK Paruh Waktu Terjadi? Ini 3 Alasan Resmi

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan pembatalan kelulusan PPPK Paruh Waktu tahun ajaran 2024 periode kedua. Hal itu menjadi tanda tanya bagi sejumlah orang terutama pelamar yang dinyatakan lulus.

Setiap instansi yang melakukan pembatalan mempunyai alasan resmi hingga dikeluarkan putusan untuk menghapus nama-nam yang sebelumnya menjadi pegawai PPPK Paruh Waktu dinyatakan batal. Alasan tersebut mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan.

Bagi yang ingin tahu jawabannya bisa menyimak rangkuman dari detikSumbagsel di bawah ini lengkap dengan informasi status hingga gaji dan tunjangan.

Alasan Pembatalan Kelulusan PPPK Paruh Waktu

Berdasarkan laman BKN, diumumkan nama-nama peserta yang telah melengkapi data pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan penyampaian kelengkapan dokumen batal menjadi pegawai PPPK Paruh Waktu karena beberapa alasan, yakni:

1. Mengundurkan Diri

Peserta yang menyatakan mengundurkan diri dibatalkan status kelulusan sebagai PPPK T.A. 2024 periode II di lingkungan instansi.

2. Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Pembatalan sebagai PPPK Paruh Waktu bisa terjadi karena peserta tidak memenuhi syarat. Misalnya karena kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Hal ini bisa terjadi setelah dilakukan pengisian DRH dan kelengkapan dokumen. Panitia melakukan pengecekan ulang serta memverifikasi data sudah sesuai atau belum.

3. Meninggal Dunia

Untuk alasan ketiga yakni karena peserta telah wafat sebelum dilakukan pengangkatan sebagai pegawai PPPK Paruh Waktu. Hal ini menjadikan status kelulusannya otomatis dibatalkan.

Ketiga alasan tersebut sesuai dengan aturan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 pada bagian kedelapan. Sebagaimana yang berbunyi:

"Dalam hal pegawai non-ASN diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu tetapi di kemudian hari:

- Mengundurkan diri
- Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan surat edaran kepala BKN
- Meninggal dunia
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan."

Status PPPK Paruh Waktu

Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bagi pegawai non ASN yang terdaftar dalam database BKN dengan ketentuan sebagai berikut:

• Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus
• Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.

Status kepegawaian PPPK Paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN.

Masa Kerja PPPK Paruh Waktu

Masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap satu tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK. Pihak yang menetapkan jangka waktu kerja dan jam kerja PPPK Paruh Waktu adalah PPK.

Penetapan tersebut dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Keputusan pengangkatan dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja dengan instansi pemerintah.

Kewajiban PPPK Paruh Waktu

PPP Paruh Waktu melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai (SKP) sesuai target dalam perjanjian kerja. Evaluasi kinerja tiga bulan dan tahunan akan dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi.

Hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi PPPK. Adapun kewajiban lainnya yakni:

• Setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah
• Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
• Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN
• Menjaga netralitas.

Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu

PPPK Paruh Waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.

Sumber pendanaan untuk upah berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain upah, PPPK Paruh Waktu mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Itulah jawaban serta alasan dari pembatalan PPPK Paruh Waktu lengkap dengan informasi status hingga gaji dan tunjangan.

Video: Dicegah Bergerak ke Istana, Massa Aliansi Honorer Kembali ke DPR

Video: Dicegah Bergerak ke Istana, Massa Aliansi Honorer Kembali ke DPR