Wakil Ketua I DPRD Jambi Ivan Wirata terus mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Jambi untuk terus berupaya menggali pendapatan daerah lewat Participating Interest 10 persen dari sumber minyak dan gas (Migas) di Jambi.
Langkah itu sebagai bentuk upaya membantu menjadikan tambahan pemasukan bagi pemerintah daerah melihat kondisi APBD 2026 yang anjlok.
"PI 10 persen ini harusnya di APBD perubahan 2026 nanti sudah harus masuk ke kas daerah. Ini wajib diupayakan karena ini menjadi pendapatan daerah yang mampu setidaknya kondisi keuangan yang merosot jauh turun, ini Pemprov Jambi jangan lagi biar kan ini," kata Ivan dalam keterangannya, Selasa (14/10/2025).
Politisi Golkar ini juga menekankan bahwa persoalan PI 10 persen dari sektor Migas mesti harus didapatkan sebagai keseriusan pemda dalam menambahkan pendapatan daerah buat dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Ivan menyebut, Pemprov tak boleh lengah sehingga terus berusaha agar kesempatan PI 10 persen itu bisa segera dirasakan buat kepentingan masyarakat utamanya.
"Ini kondisi keuangan daerah ini sudah banyak kurangnya, banyak anggaran yang berkurang biasanya hampir 5 triliun kini jadi 3,1 triliun itu pertanda nantinya akan sulit menggapai semua kepentingan yang akan dijalankan melihat kondisi keuangan tahun depan, maka penting sekali untuk bisa mendapatkan tambahan pemasukan dari PI 10 persen itu," ujar Ivan.
Bukan sekadar PI 10 persen saja yang Ivan ingatkan untuk jadi tambahan pendapatan daerah Jambi, namun menurutnya masih ada lagi sektor pendapatan yang bisa diraih oleh Pemprov meski kondisi keuangan merosot atau anjlok.
Pendapatan yang disebut Ivan itu ialah dari sumber Dana Bagi Hasil (DBH) dari Minerba. Ini menurutnya sangat penting diutamakan pula agar DBH dari sektor itu meningkat terutama dari hasil tambang batu bara.
Maka, kata Ivan, persoalan jalan khusus itu sangat penting agar persoalan batubara tak lagi dipersoalkan. Bahkan dari para pekerja hingga jalan umum tidak lagi jadi permasalahan sehingga jumlah kuota batu bara yang ditargetkan malah lebih maksimal sehingga DBH meningkat.
"Maka nya penting bagaimana DBH ini lebih meningkat untuk bisa kita rasakan juga. Jika kuota batubara yang ditargetkan bisa maksimal dana bagi hasil ini kan sangat membantu juga fiskal daerah. Bayangkan jika kuota batu bara itu target 35 juta ton metrik itu bisa di atas Rp 400 miliar didapatkan dari pendapatan ke daerah," ucapnya.
Ivan menyebut pagu APBD 2026 tahun depan yang awalnya sudah berkurang menjadi Rp 3,7 triliun kini makin merosot lagi mencapai angka Rp 3,1 triliun. Anjloknya ini, kata dia, juga karena harus berkurang Rp 500 miliar dari beberapa utang yang mesti diselesaikan yakni utang resensi Islam Center.
Maka dari itu, untuk menyikapi kondisi keuangan tahun depan maka Ivan menyebut pentingnya Pemprov berupaya dalam menggali sektor pendapatan daerah itu.
Selain dari itu, Dewan yang kerap kritis dan kerap pula memberikan solusi ke Pemda ini juga menyampaikan pula soal bantuan dana BioCarbon Fund (BioCF) yang nilainya cukup fantastis dari Bank Dunia. Menurut Ivan dari tambahan itu, tentunya dapat membantu meningkatkan keuangan meski banyaknya pemangkasan yang dilakukan terutama pula soal transfer daerah yang sangat berkurang.
"Jadi kalau dilihat dan bisa kita optimalkan pendapatan daerah ini sangat banyak, dari pajak alat berat, pajak air permukaan itu juga ada nilai pajaknya, lalu ada juga pajak kendaraan bermotor kan berpotensi menambah keuangan daerah," tegas Ivan.
Simak Video "KPK Tambah Tersangka Suap Ketok Palu RAPBD Jambi"
(dai/dai)