.webp)
Polda Bangka Belitung (Babel) mengerahkan 850 personel gabungan untuk mengawal aksi unjuk rasa di Kantor PT Timah Tbk di Kota Pangkalpinang. Polisi memastikan akan mengawal unjuk rasa tersebut dengan humanis.
Aksi unjuk rasa rencananya akan digelar pada Senin (6/10/2025) mendatang, di kantor PT Timah Tbk. Massa datang dari sejumlah Kabupaten di Provinsi Bangka Belitung (Babel) yang tergabung di alienasi tambang rakyat bersatu (ATB). Salah satu tuntutan diantaranya yakni terkait pembelian harga timah oleh PT Timah.
"Kita akan melakukan pengawalan, pengamanan terhadap kawan-kawan yang melakukan unjuk rasa dengan persuasif, humanis, senyum, sapa dan salam," tegas Kapolda Babel Irjen Hendro Pandowo kepada wartawan, Jumat (3/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Irjen Hendro mengatakan, telah memerintahkan para kapolres untuk mengawal keberangkatan massa aksi yang datang dari Kabupaten/Kota di Babel. Termasuk para Dandim di Kabupaten/Kota.
"Saya perintahkan Kapolres dan Dandim untuk mengawal rekan-rekan yang akan unjuk rasa dari daerah asal sampai dengan PT Timah dan kembalinya," tegasnya.
"Kurang lebih ada 850 personel gabungan dari TNI, Polri dan PT Timah yang diterjunkan untuk mengawal rekan-rekan pengunjuk rasa," timpalnya.
Kapolda berharap aksi unjuk rasa berjalan aman, kondusif dan tertib serta aspirasinya menemui titik temu dengan pihak PT Timah. Ia meminta massa tidak mudah terprovokasi.
"Kita sepakat kawal amankan, jaga ketertiban jangan mudah terprovokasi. Semoga apa yang menjadi aspirasi bisa ada titik temu dengan PT Timah dan mari kita jaga Bangka Belitung yang kita cintai ini agar tetap aman, tertib dan kondusif," harapnya.
Diketahui, hari ini Kapolda didampingi pejabat utama (PJU) melangsungkan rapat bersama PT Timah di Kantor PT timah dan dilanjutkan dengan Forkopimda di Mapolda. Hendro tampak meninjau lokasi pengamanan di kawasan PT Timah.
"Kita tadi melakukan kunjungan ke kantor PT Timah Tbk untuk melihat konsep pengamanan titik-titik, pengamanan ring 1, ring 2 dan ring 3. Kemudian kita lanjutkan rapat dengan jajaran Forkopimda dan dihadiri juga Bapak Bahar Buasan dari DPD RI," terangnya.
"Jadi kita mengambil langkah-langkah terkait pemberitahuan dari alienasi tambang rakyat bersatu (ATB) di Bangka Belitung. Maka kewajiban TNI/Polri, Forkopimda tentunya sepakat untuk mengawal dan mengamankan aksi tersebut," tambahnya.
(csb/csb)
