.webp)
Gubernur Jambi Al Haris, menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Migas dari Komisi XII DPR RI ke Provinsi Jambi. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk upaya percepatan dalam optimalisasi dana bagi hasil dari sektor Minyak dan Gas (Migas).
"Kami berharap agar Participating Interest (PI) 10 persen ini bisa segera terwujud, sebagai bagian dari upaya kita bersama untuk mendukung pembiayaan pembangunan di Provinsi Jambi, guna meningkatkan perekonomian, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat dan daerah," kata Al Haris, Kamis (2/10/2025).
Dalam pertemuan itu, Al Haris menyampaikan bahwa keberadaan sektor migas sebagai salah satu sumber daya alam unggulan di Jambi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah. Ia menyampaikan harapan besar agar dukungan Komisi XII DPR RI dapat mempercepat proses optimalisasi pendapatan daerah Jambi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika dari DPR RI ikut membantu percepatannya sehingga pembangunan di berbagai bidang dapat lebih merata dan berkelanjutan. Atas nama Provinsi Jambi, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI atas dukungan terhadap PI 10 % dalam pengelolaan blok migas di Provinsi Jambi," ujarnya.
"Oleh karena itu, besar harapan kami agar melalui pertemuan ini, dengan dukungan Panja Migas Komisi XII DPR RI bisa mengakselerasi seluruh proses PI 10 %, hingga menghasilkan penambahan pendapatan daerah dalam mendorong pembangunan dan kemajuan daerah, di mana kemajuan daerah tentunya kontributif terhadap kemajuan nasional Indonesia," lanjutnya.
Al Haris juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program strategis. Salah satunya adalah program bedah rumah bagi 15.000 masyarakat miskin ekstrem di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan sebesar Rp 5 juta untuk ibu rumah tangga di setiap rumah tangga penerima manfaat, serta beasiswa pendidikan bagi anak-anak mulai tingkat SMA hingga perguruan tinggi.
"Pemerintah membantu bedah rumah bagi orang miskin ekstrem 15 ribu orang serta membantu ibu rumah tangga per rumah sebesar Rp 5 juta dan membantu beasiswa untuk anak-anaknya di SMA sampai S1," ujarnya.
"Kemudian daerah 3T yang aksesnya sulit, barang di sana mahal, aksesnya susah, berasnya mahal dan ini membutuhkan modal semuanya, kalau tidak ada modal dari PI atau dari yang lain sangat sulit untuk melakukannya," tambahnya.
Al Haris menjelaskan, Dana Bagi Hasil (DBH) sektor migas hingga periode Agustus baru menyentuh angka Rp 111 miliar. Termasuk iuran tetap kesepakatan eksplorasi (landrent) dan royalty dari perusahaan migas sebesar Rp 61 miliar. Tercatat ada enam wilayah kerja perusahaan migas di Jambi, di antaranya Lemang, Jabung, Tungkal, Jambi South B, South Betung, dan kenanga.
"Daerah serius mengusulkan PI 10 persen, berjuang, tinggal menghitung hamparan agar pembagian adil. Mohon dukungan, harus ada kekuatan di pusat melalui Komisi XII DPR RI," jelasnya.
Selain itu, Al Haris juga menyampaikan, pertemuan dan kunker Panja Migas ini diharapkan menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
"Dengan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, DPR RI, dan berbagai stakeholder, Provinsi Jambi optimis dapat mempercepat pembangunan, menekan angka kemiskinan, dan mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat," ungkapnya.
Sementara itu, ketua rombongan Panja Migas Komisi XII DPR RI Putri Zulhas menyampaikan bahwa pihaknya mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Jambi menjalankan kepedulian terhadap isu lingkungan termasuk menekan emisi karbon melalui teknologi.
"Kami mendorong KKKS menjalankan kepedulian terhadap isu lingkungan, harus ada penekanan terhadap emisi karbon. Ini menjadi komitmen," kata Putri Zulhas.
Menurutnya, keberadaan KKKS di Jambi harus memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar melalui program tanggung jawab sosial seperti program beasiswa, perbaikan fasilitas umum dan juga termasuk pemberdayaan UMKM bagi masyarakat.
"Nah ini lah yang jadi harapan kita kedepan jika keberadaan KKKS ini bisa berdampak buat daerah. Semoga soal dana bagi hasil ini bisa terlaksana baik," ujarnya.
(csb/csb)
