Gaji PPPK Paruh Waktu di Sumsel dan Sekitarnya, Cek di Sini!

Ilustrasi Pegawai ASN — Ilustrasi PPPK (Foto: Getty Images/Yamtono_Sardi)

Palembang -

Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terbagi menjadi dua jabatan yakni penuh waktu dan paruh waktu. Banyak dari masyarakat yang mempertanyakan besaran gaji PPPK Paruh Waktu

Aturan mengenai gaji PPPK Paruh Waktu tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan Rb RI) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Lantas, berapa banyak nominal yang akan didapatkan pegawai PPPK Paruh Waktu sebagai upah atau gaji di instansi? Simak rincian lengkap dan penjelasannya

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Aturan Gaji PPPK Paruh Waktu

Kemenpan Rb RI Nomor 16 Tahun 2025 menjelaskan PPPK Paruh Waktu diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Mereka akan bekerja sebagaimana pegawai lain dengan tugas dan kewajiban sesuai job desk.

Pemberian upah PPPK paruh waktu paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Sumber pendanaan untuk upah bisa berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain gaji, PPPK Paruh Waktu mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap pemerintah daerah akan memberikan upah berbeda-beda sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku.

Rincian Gaji PPPK Paruh Waktu di Sumsel

Pemerintah Sumatera Selatan (Sumsel) menetapkan upah minimum regional sebesar Rp 3.681.571 sebagai UMP. Nominal ini menjadi acuan dalam penetapan gaji PPPK Paruh Waktu.

Selain daripada itu, gaji pegawai juga bisa ditetapkan berdasarkan upah yang diterima sebelumnya ketika masih menjadi honorer. Adapun untuk mengetahui rincian upah minimum kabupaten/kota di Sumsel sebagai berikut:

Palembang: Rp 3.916.635
Muara Enim: Rp 3.863.417
Musi Rawas: Rp 3.796.653
Muratara: Rp 3.796.654
Muba: Rp 3.778.348
OKU Timur: Rp 3.749.696
Banyuasin: Rp 3.715.028
Prabumulih: Rp 3.681.571
Ogan Ilir: Rp 3.681.571 OKI: Rp 3.681.571
OKU: Rp 3.681.571 OKU
Selatan: Rp 3.681.571
Lahat: Rp 3.681.571
Empat Lawang: Rp 3.681.571
Pagar Alam: Rp 3.681.571
Lubuk Linggau: Rp 3.681.571
PALI: Rp 3.681.571

Gaji PPPK Paruh Waktu se-Indonesia

Sebagai acuan berikut ini upah minimum 2025 di seluruh provinsi Indonesia yang dikutip dari detikEdu.

1. UMP Pulau Sulawesi

Sulawesi Selatan dari Rp 3.434.298 naik menjadi Rp 3.657.527
Sulawesi Barat dari Rp 2.914.958 naik menjadi Rp 3.104.430
Sulawesi Tenggara dari Rp 2.885.964 naik menjadi Rp 3.073.551
Sulawesi Tengah dari Rp 2.736.698 naik menjadi Rp 2.915.000
Sulawesi Utara dari Rp 3.545.000 naik menjadi Rp 3.775.425
Gorontalo dari Rp 3.025.100 naik menjadi Rp 3.221.731

2. UMP Pulau Jawa

DKI Jakarta Rp 5.396.761
Jawa Barat Rp 2.191.232
Jawa Tengah Rp 2.169.349
Jawa Timur Rp 2.305.985
Banten Rp 2.905.119
Daerah Istimewa Yogyakarta Rp 2.264.080

3. UMP Pulau Kalimantan

Kalimantan Utara Rp 3.580.160
Kalimantan Timur Rp 3.579.313
Kalimantan Selatan Rp 3.496.195
Kalimantan Tengah Rp 3.473.621
Kalimantan Barat Rp 2.878.286

4. UMP Pulau Sumatera

Sumatera Barat Rp 2.994.193
Sumatera Utara Rp 2.992.559
Sumatera Selatan Rp 3.681.570
Aceh Rp 3.685.616
Riau Rp 3.508.776
Lampung Rp 2.893.070
Bengkulu Rp 2.670.039
Jambi dari Rp 3.234.535
Kepulauan Rp 3.623.654
Kepulauan Rp 3.876.600

5. UMP Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku

Bali dari Rp 2.996.561
Nusa Tenggara Barat Rp 2.602.931
Nusa Tenggara Timur Rp 2.328.969
Maluku Utara Rp 3.408.000
Maluku Rp 3.141.700

6. UMP Papua

Papua Rp 4.285.850
Papua Barat Rp 3.615.000
Papua Tengah Rp 4.285.848
Papua Pegunungan Rp 4.285.847
Papua Barat Daya Rp 3.614.000
Papua Selatan Rp 4.285.850

Masa Kerja PPPK Paruh Waktu

Berdasarkan aturan, masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja hingga diangkat menjadi pegawai PPPK penuh waktu. Pihak yang menetapkannya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

PPK akan menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja PPPK Paruh Waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Selama masa kerja berlangsung, pegawai akan melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai (SKP) sesuai target dalam perjanjian kerja.

Setelahnya akan ada evaluasi kinerja triwulan dan tahunan yang dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu.

Itulah penjelasan tentang gaji PPPK Paruh Waktu di Sumsel lengkap dengan masa kerjanya. Semoga berguna, ya.