Apa Isi 17+8 Tuntutan Rakyat? Ini Poin Penting dan Pembagian Tugasnya

Palembang -

Rakyat Indonesia bersatu menuntut kepada pemerintah untuk menindaklanjuti isu-isu yang dianggap bermasalah. Isu tersebut terangkum dalam 17+8 tuntutan rakyat yang digaungkan dalam aksi di DPR RI hingga daerah lain.

Dilansir detikcom, tuntutan yang bergema di media sosial bertuliskan '17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati' dengan menggunakan perpaduan dua warna yakni pink dan hijau. Tuntutan ini diunggah oleh influencer Jerome Polin hingga Salsa Erwina Hutagalung.

Rakyat Indonesia secara beramai-ramai mengunggah ulang postingan tersebut. Lantas, apa isi dari 17+8 tuntutan rakyat yang jadi perbincangan hangat di media sosial? Simak penjelasan lengkapnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Apa itu 17+8 Tuntutan Rakyat?

Pantauan detikSumbagsel, trending 17+8 Tuntutan Rakyat muncul setelah berlangsung aksi di DPR dan sejumlah daerah di Indonesia. Hal ini menindaklanjuti berbagai isu yang tidak berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan tunjangan DPR beberapa waktu lalu.

Ada dua bagian tuntutan yang disampaikan yakni 17+8 Tuntutan Rakyat dan 17 Tuntutan Rakyat Dalam 1 Minggu'-' Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun". Tuntutan tersebut merupakan hasil rangkuman dari beberapa tuntutan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir, sejak 25 Agustus 2025 hingga awal September 2025.

Isi 17+8 Tuntutan Rakyat

Dalam 1 Minggu Deadline 5 September 2025

Bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus 2025 dengan mandat jelas dan transparan.
Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
Bebaskan seluruh demonstrasi yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran
Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Dalam 1 Tahun Deadline 31 Agustus 2025

Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran
Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif
Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil
Sahkan dan tegakkan UU perampasan aset koruptor, penguatan
Independensi KPK dan penguatan UU tipikor
Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian
Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawasan Independen
Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan

Pembagian Tuntutan 17+8 Tuntutan Rakyat

Dari keseluruhan tuntutan yang ditulis tersebut, terdapat pembagian untuk petinggi negara mulai dari presiden, DPR hingga Kementerian Sektor Ekonomi. Berikut ini rinciannya.

1. Tugas Presiden Prabowo

Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
Bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstran 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

2. Tugas DPR

Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun)
Publikaskan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)
Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK)

3. Tugas Ketua Umum Politik

Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada keder DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
Umumkan komitmen parta untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis
Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil

4. Tugas Kepolisian RI

Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
Tangkap dan proses hukum tindakan kekerasan secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM

5. Tugas TNI

Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil
Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri
Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi

6. Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia
Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak
Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing

Itulah isi dari 17+8 tuntutan rakyat yang ramai di media sosial. Semoga berguna, ya.