.webp)
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa sertifikasi halal menjadi prioritas dalam mendorong produk UMKM Lampung menembus pasar ekspor global. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal di Hotel Novotel, Jumat (1/8/2025).
Mirzani mengatakan, sertifikasi halal bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.
"Ini amanah konstitusi. Kami ingin produk UMKM Lampung bukan hanya bersaing di pasar lokal, tapi juga tembus ke pasar dunia," kata Gubernur Mirza.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut, sejumlah negara seperti Vietnam, Korea, Australia, Pakistan, hingga China dan Jepang memberikan insentif dan tarif ringan untuk produk halal. Dengan kata lain, sertifikasi halal membuka jalan ekspor lebih lebar bagi UMKM.
Diketahui, Lampung merupakan salah satu lumbung pangan nasional dengan komoditas unggulan seperti jagung, beras, dan singkong. Dari sekitar 490 ribu UMKM di provinsi ini, mayoritas bergerak di sektor makanan dan minuman.
"UMKM makanan jadi penyumbang besar PDRB. Tapi tantangannya, bagaimana produk ini bisa ekspor. Maka percepatan sertifikasi halal harus kita dorong bersama," ujar Mirzani.
Dia pun mengajak seluruh pihak terlibat aktif mendukung upaya ini. "Kami akan desain agar produk UMKM bisa ekspor. Bantu kami dorong UMKM dapat sertifikasi halal," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, mengatakan Lampung menjadi salah satu daerah dengan kemajuan signifikan dalam program halal.
"Sampai saat ini ada 225.852 produk bersertifikat halal di Lampung, dengan 145.213 sertifikat halal yang sudah terbit," kata Haikal.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat, termasuk Kemendagri, telah menyepakati pentingnya integrasi program halal dalam prioritas pembangunan daerah.
"Jadi indikator keberhasilan kepala daerah ke depan bukan cuma penurunan stunting dan inflasi, tapi juga capaian sertifikasi halal," tegasnya.
(dai/dai)
