.webp)
Gubernur Jambi Al Haris mengajak para pengusaha untuk membantu pemerintah dalam membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jambi. Dia menilai, SPPG ini untuk membantu percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jambi.
"Penambahan SPPG di Kota Jambi ini sangat penting, mengingat target kita adalah mencapai 380 titik di seluruh Provinsi Jambi. Hingga saat ini, titik yang terverifikasi dan beroperasi baru mencapai 165, yang berarti masih ada kekurangan sekitar 215 titik. Kami berharap mitra kami (pengusaha) yang ditunjuk dapat meningkatkan jumlah dapur-dapur yang mereka kelola," kata Al Haris, Senin (28/7/2025)
Al Haris juga sempat meresmikan SPPG Yayasan Lazuardi Kendari yang bertempat di Jalan Nusa Indah 2 nomor 23, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatam Telanaipura, Kota Jambi. Peresmian ini sebagai bentuk langkah dalam memperbanyak SPPG untuk mendukung program MBG.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Al Haris juga menyampaikan rasa terimakasih dan juga apresiasi terhadap Yayasan Lazuardi dalam membangun SPPG di Jambi. Dia menilai banyaknya SPPG di Jambi tentunya pun sangat baik kedepan.
"Pertama-tama, saya ingin menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas inisiatif Yayasan Lazuardi dalam membangun SPPG. Keberadaan SPPG ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi, dan kami perlu memberikan dukungan penuh terhadapnya," ujar Al Haris.
"Kami juga berharap mitra kami dapat meningkatkan jumlah dapur-dapur yang mereka kelola. Dengan batas maksimal 10 unit SPPG per yayasan, kami yakin hal ini dapat dicapai. Kami menyadari bahwa tantangan di lapangan memang cukup besar dalam membangun SPPG, sehingga peran mitra sangat krusial dalam menambah jumlah unit," lanjutnya.
Al Haris menyebut selain Kota Jambi yang sudah beroperasi, Al Haris menyebut terdapat juga satu titik di Sungai Penuh. Ia juga mendorong agar daerah-daerah lain segera menyusul, sehingga target realisasi di Jambi pada akhir tahun ini dapat tercapai.
"Meskipun terdapat tantangan, koordinasi telah dilakukan dengan Kepala Badan Gizi Nasional untuk mengatasi kendala terkait lokasi dan pengelolaan, kami menyadari bahwa pencapaian target ini memerlukan pendekatan yang fleksibel, terutama di daerah 3T. Sebagai contoh, pembangunan fasilitas dilokasi yang sulit dijangkau seperti daerah pedalaman, memerlukan solusi yang lebih adaptif," terangnya.
Al Haris mengusulkan agar Camat dan Kepala Desa diberikan peran dalam pengelolaan, termasuk memanfaatkan fasilitas yang ada seperti kantor desa yang tidak terpakai. Pemda juga akan mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan pelayanan yang efektif bagi masyarakat didaerah terpencil.
Pemerintah Provinsi Jambi berupaya keras, sebagaimana yang telah dilakukan di Kerinci dengan satu lokasi yang telah rampung dan satu lagi dalam tahap persiapan di Tanah Kampung dan Kayu Aro, yang diharapkan selesai pada bulan Agustus, sedangkan wilayah lain seperti Batang Hari, Sarolangun, Merangin, dan lainnya masih dalam tahap pengembangan.
Al Haris menuturkan pemerintah secara langsung memantau kondisi anak-anak yang menghadapi tantangan, namun menunjukkan semangat luar biasa dalam memanfaatkan makanan yang ada. Hal ini sangat penting bagi anak-anak, khususnya mereka yang berada di daerah pedesaan, termasuk anak-anak usia dini di PAUD.
"Dapat dibayangkan, pada pagi hari, ibu mereka mungkin tidak memiliki beras untuk memasak, dan kami merasakan empati terhadap situasi tersebut," tuturnya.
Selanjutnya, Al Haris mengimbau SPPI Regional Jambi untuk memfasilitasi proses administrasi SPPG yang sesuai dengan standar BGN guna memastikan pencapaian target sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
"Kami mengantisipasi kelancaran seluruh proses. Untuk memfasilitasi, saya telah berkoordinasi dengan adinda Adit dan tim. Kami memohon persetujuan dan dukungan penuh untuk mengatasi kekurangan standar yang ada, mengingat urgensi percepatan pembangunan,"
"Dengan komitmen bersama, kami optimis proses ini akan berjalan lancar, sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai oleh Polda. Penyesuaian pada beberapa tahapan awal diharapkan dapat diakomodasi. Selain itu, kami berharap SPPG ini dapat membuka peluang kerja bagi generasi muda kita, mengingat tantangan yang ada saat ini," harap Al Haris.
Selain itu Al Haris juga mengimbau agar proses pengadaan bahan baku MBG sebaiknya dilakukan di Jambi guna mengoptimalkan dampak positif terhadap perputaran ekonomi.
"Dengan mempertimbangkan kemitraan kita, jika mitra melakukan pembelian barang di luar Jambi dengan harga yang mungkin lebih kompetitif, hal ini tentu saja tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Jambi. Sebagai contoh, jika ada pembelian sayuran di Bengkulu yang mungkin lebih murah, hal ini tidak akan memberikan efek positif," pintanya.
"Dengan demikian, kami akan menjalin kemitraan strategis dengan petani lokal. Saya akan mengarahkan tim untuk memberikan rekomendasi mengenai komoditas yang potensial untuk dijamin dan didistribusikan kepada seluruh mitra," sambung dia.
Beberapa contoh komoditas yang patut dipertimbangkan sebut Al Haris itu meliputi cabai, kentang, bawang, beras, serta minyak sayur. Kami juga memiliki minyak goreng merek Vipco, produk lokal Jambi, yang dapat menjadi opsi menarik bagi mitra dengan potensi kerja sama khusus untuk memperoleh harga yang kompetitif.
"Pada intinya, kami berupaya agar dana yang dialokasikan oleh Bapak Presiden dapat berputar di wilayah Jambi, sehingga nilai sebesar 3,1 triliun rupiah tersebut dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan aspek lainnya di Jambi," pungkasnya.
(dai/dai)
