.webp)
Gubernur Jambi Al Haris terus berupaya agar penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terus terlaksana di daerah Jambi. Dia ingin, program itu bisa berjalan dan lebih optimal sebagai bentuk arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Hal ini sejalan dengan harapan Bapak Presiden, yaitu memastikan anak-anak kita mendapatkan asupan gizi yang memadai melalui program makan siang gratis ini," kata Al Haris, Kamis (24/7/2025).
Al Haris juga telah melakukan peninjauan pelaksanaan MBG di SMPN 8 Kota Sungai Penuh Jambi. Peninjauan itu dilakukan pada Rabu (23/7).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama memberikan program MBG ke siswa di lokasi itu, dia mengamati bahwa anak-anak menunjukkan selera makan yang baik terhadap hidangan yang disajikan. Al Haris juga menyebut makanan tersebut tampak sehat, bersih, dan memenuhi standar gizi yang diharapkan.
"MBG ini tujuannya adalah untuk mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak-anak, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun mental. Ini juga untuk menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya, termasuk sekolah menengah atas, perguruan tinggi, atau bahkan profesi seperti polisi dan tentara, dengan kondisi tubuh yang sehat dan bugar," jelasnya.
Tidak hanya itu, Al Haris juga terus mendorong percepatan implementasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jambi.
Al Haris mengaku dirinya akan terus sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Bagi dia, implementasi SPPG perlu dipercepat guna memastikan anak-anak Indonesia memperoleh manfaat dari program makanan bergizi gratis.
"Mengingat semakin meningkatnya operasional SPPG di berbagai daerah seiring dengan arahan Bapak Prabowo, kami di Jambi perlu mempercepat implementasi program ini. Saat ini, kita memiliki empat lokasi SPPG yang aktif. Oleh karena itu, kami berupaya untuk meningkatkan jumlahnya menjadi delapan lokasi pada bulan Agustus ini," ungkapnya.
"Selanjutnya, kami akan menambahkan dua lokasi lagi di Kayu Aro dan Siulak, sehingga total menjadi sepuluh lokasi di Kerinci dan Sungai Penuh. Selain itu, kami juga mendorong percepatan implementasi di Batang Hari dan Merangin," sambungnya.
Al Haris juga mengklarifikasi adanya potensi miskonsepsi terkait pembangunan SPPG yang didanai oleh pemerintah pusat, khususnya mengenai usulan lokasi SPPG yang tidak berasal dari daerah 3T.
Pihaknya juga mengidentifikasi adanya potensi salah interpretasi dari para bupati dan wali kota, sebagai contoh, terkait pembangunan SPPG yang didanai oleh pemerintah pusat.
"Terdapat usulan, bukan dari daerah 3T, yang kami upayakan. Pembangunan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh Badan Gizi Nasional, memprioritaskan daerah yang memenuhi kriteria 3T, yaitu Terpencil, Tertinggal, dan Terdepan, dengan akses yang sulit dijangkau dari ibu kota serta populasi yang tersebar dan jarak sekolah yang jauh," ungkapnya.
Menurutnya, hal ini dianggap krusial agar pembangunan oleh pemerintah pusat dapat segera terealisasi dan menghilangkan keraguan di masyarakat.
"Dengan pembangunan oleh BGN, diharapkan mereka akan lebih siap dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut," sambungnya.
(csb/csb)
