.webp)
Usulan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait penerapan bekerja dari manapun atau work from anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akhirnya disetujui. Rencananya, WFA akan berlangsung 24-27 Maret 2025.
Dilansir detikFinance, usulan Kemenhub itu sudah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.
Rini mengatakan kebijakan terkait hari libur, cuti bersama, serta hal lainnya jelang Lebaran memang perlu melibatkan Kemenhub dan kepolisian karena harus menghitung pergerakan orang. Rini juga memberikan izin apabila ada instansi yang ingin memberlakukan WFA.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau memang bisa terurai, tidak apa-apa. Seandainya instansi mau WFA, diperbolehkan, karena ada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah," kata Rini dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).
KemenPANRB akan segera mengatur lebih lanjut melalui Surat Edaran (SE).
"WFA-nya berapa persen kami akan atur. Nanti kami buat surat edaran. Tiap Lebaran selalu kami buat surat edaran untuk layanan masyarakatnya. Ada hitungan persennya," tambah Rini.
Seperti diketahui, usulan WFA ini pertama kali digaungkan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi karena didasarkan pada pelaksanaan Hari Raya Nyepi yang berdekatan dengan Idul Fitri, yakni pada 29 dan 31 Maret. Rencananya, WFA akan mulai berjalan pada 24-27 Maret 2025.
"Berangkat dari hal ini, kami mengusulkan WFA mulai 24 Maret. Asumsi kami apabila dilaksanakan begitu, para pemudik akan melaksanakan perjalanan dari 21 Maret malam. Jadi kami punya waktu untuk mengurai para pemudik selama Lebaran," ujar Dudy.
Dudy menjelaskan Presiden sudah memberikan instruksi terkait wacana WFA bagi pegawai. Petunjuk Presiden itu diteruskan untuk dibicarakan lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait.
Sejak Januari 2025, Dudy telah mendatangi sejumlah kementerian untuk berkoordinasi terkait persiapan angkutan Lebaran 2025 termasuk membicarakan WFA.
Beberapa kementerian yang didatangi Menhub yakni Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga Kementerian Dalam Negeri.
Menurutnya, Kemenhub perlu dukungan dari berbagai pihak untuk menyukseskan angkutan Lebaran 2025. Dengan koordinasi lintas instansi yang terjalin ini, ia berharap masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran dengan selamat, nyaman, serta lancar.
(dai/dai)
